13 April 2024

`

Wali Kota : Kesetaraan Gender Harus Dikuatkan

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Kesetaraan gender perlu terus dikuatkan. Pasalnya, kontribusinya cukup besar dalam banyak bidang. Jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang memunculkan disparitas kebijakan gender, termasuk dalam pelibatan perempuan.

 

Wali Kota Malang, Drs H. Sutiaji, bersama peserta Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Penguatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Kota Malang Inklusif di Hotel Savana Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (08/11/2022).

 

PESAN ini disampaikan Wali Kota Malang, Drs H. Sutiaji, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Penguatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Kota Malang Inklusif di Hotel Savana Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (08/11/2022).

“Pontensi perempuan cukup besar dan luar biasa. Karena itu,, dalam penentuan kebijakan pemerintah, ada disparitas dalam bidang pelibatan komponen perempuan. Yang namanya persamaan gender, tidak saja berbicara perempuan, namun juga kaum rentan. Mulai disabilitas, lansia,  juga anak- anak,” terang wali kota.

Wali Kota Malang, Drs H. Sutiaji, memberikan bantuan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Penguatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Kota Malang Inklusif di Hotel Savana Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (08/11/2022).

Mantan anggota DPRD Kota Malang ini menambahkan, perempuan itu luar biasa, termasuk di musim COVID-19. “Banyak aktifitas yang bisa mensuport pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan sosialisasi misalnya, kalau hanya diikuti laki- laki, Pak RT atau Pak RW, capaiannya masih relatif. Namun kalau sudah menyasar Bu RW/ Bu RT, Posyandu capaiannya luar biasa. Artinya, mudah tersampaikan. Apalagi melalui komunitas. Ini salah satu bukti bahwa perempuan punya peran dalam pembangunan bangsa,” jelassnya.

Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Malang, Sri Rahayu, menjelaskan, kegiatan ini dilakukan secara berkala. Harapannya, perangkat daerah dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dan responsif gender.

“Karena anggaran responsif gender itu ada rumus-rumusanya. Untuk itu kami menghadirkan narasumber dari provinsi. Untuk peserta kali ini, ada sekitar 50 orang, dari seluruh perangkat daerah, sampai di kecamatan,” katasnya. (aji/mat)