Prof. Rachmat Kriyantono : Presiden Sebagai Komunikator Politik Telah Mereduksi Kepercayaan Publik

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Pemilu 2024 cukup memanas karena sumbernya dari kalangan elit. Pemicunya, karena ada sikap dan perilaku politik Presiden (Joko Widodo). Kasus Mahkamah Konstitusi (MK), majunya Gibran sebagai calon wakil presiden, dan sebagainya, telah memunculkan isu hilangnya etika dalam praktek politik dan demokrasi.

CATATAN ini disampaikan Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Prof. Rachmat Kriyantono, S.Sos, M.Si, Ph.D, Senin (12/02/2024) siang.

Dalam kacamata Ilmu Komunikasi, Prof. Rachmat Kriyantono, menilai presiden sebagai komunikator politik telah mereduksi kepercayaan publik. Artinya, publik sudah tidak percaya jika pemilu tahun ini akan berjalan tanpa kecurangan. “Inkonsistensi pesan sekarang ini banyak disuguhkan, baik inkonsistensi pesan varbal dan non verbal. Misalnya, menginstruksikan aparat netral, tapi foto presiden bersama satu capres dan parpol tertentu berjejeran di semua daerah,” paparnya.

Dosen UB yang juga penulis buku Teknik Praktis Riset Komunikasi ini menganggap, penguatan pesan kunci pada pasangan calon 01 dan 03 memperkuat positioning mereka. “Karena isu etika dan netralitas membuat polarisasi posisi bahwa 02 adalah paslon status quo, paslon lainnya oposisi,” tegasnya.

Karena itulah dia menilai kegiatan seperti Desak Anies atau Tabrak Prof, mempunyai positioning kuat untuk membangun image bisa mengubah dan memperbaiki kondisi rakyat.

“Desak Anies dan Tabrak Prof merupakan sarana komunikasi untuk membangun image sebagai paslon yang merakyat dan peduli rakyat. Ada faktor homofili, yakni kesesuaian pesan komunikator dengan kebutuhan rakyat, yang membuat komunikasi efektif. Ada edukasi politik melalui diskusi dan berbagi opini dengan rakyat. Kapasitas intelektual, pengalaman, dan kapasitas komunikasi seorang paslon sangat teruji di model kampanye ini,” terangnya.

Sementara itu, penyebutan gemoy hingga samsul, menurut Prof. Rachmat Kriyantono menunjukkan paslon dengan kapasitas gagasan yang kurang hingga pengalaman yang kurang. “Namun harus diakui, gimmick tersebut bisa meningkatkan awareness publik. Tapi jika publik kita sudah terliterasi secara baik, justru kondisi akan berbalik,” tegasnya.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi UB ini menilai, pada Pemilu 2019, hanya terjadi polarisasi yang disebabkan politik identitas dan banyak terkonstruksi di grassroot. “Muncullah politik atribusi yang membagi rakyat ke dalam dua kelompok besar, cebong dan kampret. Tetapi, polarisasi ini tidak berdampak serius pada kerusakan demokrasi dan sistem hukum kita,” katanya. (div/mat)