Biaya Ditanggung Pemkab Malang, PPG 572 GPAI Gratis

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, menjamin tak ada pungutan bagi 572 orang Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Karena biayanya ditanggung Pemkab Malang lewat APBD tahun anggaran 2023.

RENCANANYA, pada tahun anggaran 2023 ini, sebanyak 572 GPAI akan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. “Biayanya ditanggung Pemkab Malang. Tak ada pungutan bagi GPAI yang ikut PPG. Gratis,” katanya saat dihubungi via WA, Senin (09/01/2023) malam.

Hal ini juga ditegaskan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, SH, MHum, Senin (09/01/2023) siang di kantornya. “Karena biaya PPG sudah dianggarkan lewat APBD tahun 2023 sekitar Rp 4,4 miliar, berarti sudah tak ada pungutan lagi bagi guru agama Islam yang ikut PPG.  Gratis-tis,” katanya.

Politisi Partai Nasdem ini juga berharap agar ada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang  —bila perlu dari Bupati Malang— yang ditujukan kepada para kepala sekolah, Korwil Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya yang isinya menjelaskan bahwa tak  ada pungutan sesen pun bagi GPAI yang ikut PPG.

“Saya tidak curiga, tapi perlu diwaspadai. Harapan saya, tak ada pungutan. Kasihan GPAI yang belum sertifikasi, karena honornya hanya Rp 300 ribu – Rp 400 ribu per bulan. Dengan mengikuti PPG, berarti mereka akan dapat sertifikasi, sehingga akan dapat uang sertifikasi sebesar Rp 1,5 juta per bulan dari Kementerian Agama,” harapnya.

Ahmad Andi menjelaskan, pada tahun anggaran 2023 ini, Pemkab Malang sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 4,4 miliar. Dana ini dipakai untuk membiayai PPG sebanyak 572 GPAI se Kabupaten Malang, dengan asumsi biaya PPG untuk satu orang GPAI sebesar Rp 5 juta.

Politisi Nasdem ini menambahkan, para guru agama Islam yang mengajar di sejumlah SDN/SMPN di Kabupaten Malang tersebut akan mengikuti PPG di UIN Malang. Sebab, sesuai ketentuan, PPG bagi GPAI hanya boleh dilakukan di UIN Malang. “Dengan adanya program PPG bagi 572 GPAI di tahun anggaran 2023 ini, berarti sudah tak ada lagi  guru agama Islam yang belum mengikuti PPG. Karena, pada tahun anggaran 2022 lalu,  sebanyak 40 GPAI juga  sudah mengikuti PPG dengan biaya dari APBD Kabupaten Malang.

Menurut Ahmad Andi,  setelah para guru ini mengikuti PPG, mereka akan mendapat uang sertipikasi sekitar Rp 1,5 juta per bulan dari Kementerian Agama. Tanbahan uang sertipikasi ini akan dibayar sampai mereka pensiun. “Coba bayangkan kalau para guru ini tidak ikut PPG dan tak dapat sertipikasi, mereka hanya dapat honor sekitar Rp 300 ribu – Rp 400 ribu per bulan.  Tapi dengan ikut PPG dan dapat sertipikasi, mereka akan dapat tambahan uang Rp 1,5 juta per bulan,” tandasnya.

Keberhasilan 572 GPAI mengikuti PPG tanpa biaya ini tak lepas dari perjuangan Ahmad Andi saat pembahasan anggaran tahun 2023 di DPRD Kabupaten Malang.  “Jadi, pada  tahun anggaran 2022 lalu sudah ada 40 orang GPAI yang ikut PPG gratis, karena dibiayai APBD Kabupaten Malang.  Lalu Kementerian Agama Kabupaten Malang minta bantuan agar diupayakan ada PPG lagi, karena masih ada 572 guru agama Islam yang belum ikut PPG. Akhirnya saya koordinasikan dengan teman-teman Pemkab Malang. Alhamdulilah berhasil,” katanya.  (mat)