Kemiskinan Makin Meningkat, Adakah Upaya Pemerintah?
4 min read*Oleh : Naila Febrina Akmalia, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan
Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan melalui kebijakan dan program yang tepat. Tujuan utama pemerintah adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.
KEMISKINAN yang meningkat dapat membawa dampak buruk bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dampak ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka, dan menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.
Sementara itu, masyarakat yang mengalami peningkatan kemiskinan juga dapat mengalami dampak negatif, seperti terjadinya ketimpangan sosial, ketegangan sosial, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan kemiskinan juga dapat memperburuk masalah-masalah lain. Seperti ketidakstabilan politik dan sosial, yang dapat menghambat kemajuan dan pembangunan suatu wilayah atau negara.
Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas.
Kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Finlandia (BPS), pada Maret 2022, angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,4 persen atau sekitar 22,96 juta jiwa.
Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya atau berada di bawah standar yang diterima oleh masyarakat atau negara. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut antara lain pangan, sandang, papan, air bersih, kesehatan dan pendidikan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai factor. Seperti, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap sumber daya alam, terbatasnya infrastruktur, ketidakadilan sosial ekonomi, dan faktor lingkungan. Kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang atau sekelompok orang, seperti kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, kurangnya pendidikan, dan kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mengembangkan potensinya dan keluar dari lingkaran kemiskinan.
Memerangi kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Langkah dan kebijakan strategis yang komprehensif harus dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses sumber daya, dan menciptakan peluang yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Secara universal, pengentasan kemiskinan juga penting bagi tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Tujuan tersebut termasuk upaya untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antar negara dan dalam masyarakat. Dengan dukungan kerjasama internasional dan kesadaran global, kita dapat memperjuangkan dunia yang lebih adil, lebih inklusif, dan bebas kemiskinan.
Kemiskinan di Indonesia tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun tingkat kemiskinan perkotaan umumnya lebih rendah daripada pedesaan, jumlah penduduk miskin di kota-kota besar masih signifikan karena urbanisasi yang cepat. Di sisi lain, kemiskinan di pedesaan masih menjadi masalah serius, terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
Faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kedua wilayah ini antara lain terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan terbatasnya sumber daya keuangan.
Ada perbedaan regional yang signifikan dalam kemiskinan di Indonesia. Wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa dan Sumatera. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor geografis, seperti keterpencilan dan kondisi alam yang sulit, serta kurangnya investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tersebut.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Salah satu kebijakan utama yang dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang memberikan tunjangan keuangan kepada keluarga miskin dan rentan.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui sistem elektronik. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga menjalankan program-program lainnya, seperti pemberian bantuan untuk sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pemenuhan gizi anak-anak, serta penguatan infrastruktur kesehatan menjadi fokus dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut saya, upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan belum mengedepankan aspirasi masyarakat sebagai salah satu solusi terhadap apa yang dialami warga menengah ke bawah. Beberapa masyarakat mengapresiasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kemiskinan. Ketika pemerintah berhasil melaksanakan program-program yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin, mereka cenderung menghargai peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Sebagian dari masyarakat juga merasa tidak puas kepada pemerintah dalam menangani kemiskinan karena tidak memberikan harapan yang sesuai menggunakan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, maka masyarakat merasa kecewa terhadap peran pemerintah.
Perlunya evaluasi untuk mengoptimalkan program tersebut, tetapi evaluasi seharusnya tidak menjadi formalitas. Setelah menerima hasil evaluasi tersebut perlu dilakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kebijakan dan program yang gagal dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, evaluasi harus menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menderita kemiskinan dan mempertimbangkan, antara lain, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. (*)
