Jawa Timur Kekurangan Guru PNS
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Ichwan Sumadi, berpendapat, saat ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah kurang menyentuh non fisik. Buktinya, di beberapa kabupaten / kota di Jawa Timur kekurangan guru.
“Pembangunan non fisik, terutama pengangkatan tenaga guru, sudah lama tidak dilakukan. Sementara guru yang pensiun, selalu terjadi setiap tahun. Untuk itu, sebenarnya kita mengalami kekurangan guru,” tutur Ketua PGRI Jawa Timur, Ichwan Sumadi, dalam dialog Interaktif Tenaga Kependidikan Bersama PGRI Se-Malang Raya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama’, Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Idiologi Bangsa di Ridwan Hisjam Center, Perum Permata Jingga, Selasa (29/05/2018).
Selain itu, lanjutnya, standarisasi uji kompetensi guru dirasa terlalu tinggi. Sehingga para guru senior, merasa kesulitan dalam mengikuti uji kompetensi. Hal itu berujung kepada jumlah kelulusan yang sangat minim.
“Standart penilaian terlalu tinggi. Banyak yang tidak mencapai nilai kelulusan. Padahal itu digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi. Terhadap perekrutan tenaga guru yang akan datang, perlu juga dipertimbangkan keberadaan guru honorer yang sudah mengabdi dalam waktu yang sudah lama,” katanya.
Menurutnya, jika pengangkatan guru honorer terganjal regulasi, seperti usai atau yang lainnya, kiranya perlu diberikan solusi terkait pendapatan yang diperoleh. Mengingat, apa yang diadapat guru honorer sangat minim jika dibanding dengan PNS. Padahal, secara etos kerja, cukup baik dan bersemangat.
Ir. H. M. Ridwan Hisjam,Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, ekonomi kreatif dan pariwisata, tidak menampik bahwa saat ini, Jawa Timur kekurangan tenaga guru. Meskipun saat ini guru non PNS jumlahnya cukup banyak.
“Guru yang pensiun tidak seimbang dengan pengangkatan. Karena itu, perekrutan yang akan datang, semoga bisa menutupi kekurangan tenaga pengajar. Terkait dengan uji kompetensi, memang semua harus meningkatan keilmuanya. Pemberian dana sertifikasi, harus difungsikan untuk peningkatan kualitas diri. Jangan untuk keperluan konsumtif, namun untuk belajar menambah keahlian,” tuturnya.
Sementara itu, Emil Dardak, salah satu kontestan dalam pilihan Gubernur Jawa Timur mendatang, sependapat bahwa guru honorer perlu mendapatkan perhatian. “Setidaknya, perlu ada tambahan tunjangan pendapatan untuk GTT, mengingat yang diterimakan jumlahnya relatif kecil,” tuturnya.
Kepala Pusat P4TK Dr. Sumarmo mengatakan, sebagai penegasan posisi pancasila, mata pelajaran PPKN, akan dirubah menjadi Pendidikan Pancasila.
“Pancasila adalah dasar negara dan idiologi bangsa. Karena itu sangat perlu ditanamkan pada semua orang. Lebih lagi terhadap siswa dan guru,” tuturnya. (ide)
