Didik : Pendeteksi Tsunami Mutllak Diperlukan
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Ketiadaan early warning system (EWS) atau alat peringatan dini bahaya tsunami di Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Malang. Lembaga legislatif meminta agar Pemkab Malang segera mengadakan EWS.
SALAH SATU anggota DPRD, Didik Gatot Subroto, mengaku prihatin dengan rusak dan tidak berfungsinya alat pendektesi dini tsunami di Kabupaten Malang. “Kita punya pantai sepanjang 105 km di Malang selatan. Kawasan ini berada di Samudera Hindia yang ombaknya dikenal besar. Harusnya memiliki EWS sebagai pendektesi tsunami, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya, Rabu (23/01/2019).
Seperti diketahui, satu-satunya EWS di Kabupaten Malang, yang terpasang di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, saat ini rusak dan tidak berfungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, sudah mengajukan pengadaan, namun belum mendapat persetujuan.
Didik mengaku, dalam anggaran tahun 2019 yang diajukan Pemkab Malang, tidak ada pengajuan untuk pengadaan EWS. “Saya tidak tahu kalau diajukan ke dinas yang di provinsi atau pusat. Tapi kalau dalam pengajuan anggaran Pemda Malang di tahun 2019, tidak ada,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang ini.
Meski begitu, karena melihat kebutuhan EWS merupakan hal yang mendesak, Didik menyarankan agar Pemkab Malang segera mengajukan pengadaan. “Ini kan skala prioritas, sebab menyangkut keselamatan. Jika menunggu pusat atau provinsi kelamaan. Kenapa pemkab tidak mengajukannya? Jika memang harganya tidak terlalu mahal, saya rasa DPRD pasti menyetujuinya,” beber politisi PDIP asal Singosari ini.
Apalagi, menurut Didik, saat ini Pemkab Malang, sedang gencar-gencarnya mengembangkan potensi wisata berbasis pantai di Malang selatan, maka sarana keselamatan seperti EWS yang berguna mendeteksi terjadinya tsunami mutlak diperlukan.
“Oke, katakanlah di pesisir Malang selatan, masih jarang penduduknya, tapi jangan lupa, di sana banyak pantai yang menjadi obyek wisata, yang ramai dikunjungi wisatawan. Keselamatan para pengunjung harusnya menjadi perhatian pemkab. Jika tanpa adanya EWS, kemudian terjadi tsunami tanpa ada peringatan, siapa yang bertanggung jawab?, ” tanyanya secara retoris.
Jangan sampai, saat kejadian yang tidak diinginkan terjadi, pihak yang seharusnya bertanggung jawab malah saling melemparkan tangung jawab dan saling menyalahkan. “Hal seperti itu yang harus kita hindari. Mari sebelum itu terjadi, kita cegah, karena ini masalah keselamatan. Saya harap pemda segera mengajukan pengadaan alat pendektesi tsunami itu,” pungkas Didik. (diy)
