20 Juli 2024

`

Jelang Pemilu, Perlu Ada Pendidikan Politik

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan pada 2024. Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat.

 

Achmad Apriyanto Romadhan

MENURUT Achmad Apriyanto Romadhan, S.Ip, M.Si, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, partisipasi politik  memiliki banyak bentuk. Salah satunya  voting atau pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat.

“Dalam memilih wakil rakyat ada tiga tahapan yang dilalui  pemilih. Pertama, akses sumber informasi yang berkaitan dengan bakal calon  wakil rakyat. Bisa dengan melihat program kerja maupun track recordnya. Kedua, proses di mana pemilih ikut melakukan pemungutan suara. Ketiga, pasca dimana pemilih mengawal calon yang terpilih dan melihat apakah mereka berhasil dalam struktur legislatif. Kemudian melihat apakah mereka menjalankan program-program yang telah dijanjikan ketika berkampanye,” jelas Apriyanto, Senin (13/02/2023).

Achmad Apriyanto Romadhan menekankan bahwa pemilih yang baik adalah mereka yang memiliki orientasi terhadap program kerja dan track record calon wakil rakyat. Maka, perlu ada pendidikan politik yang diberikan partai pengusung calon maupun pihak lainnya. “Hal ini dilakukan bukan hanya menjelang pemilu, tetapi dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Sehingga dapat meningkatkan stock of knowledge bagi pemilih terkait pemilu maupun politik,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, masih kata Apriyanto,  pendidikan politik akan meningkatkan kepercayaan pemilih terhadap kapasitas calon. Selain pendidikan politik, penting juga peran dari media sosial dalam mengkampanyekan berita-berita politik. Baik irestasi maupun pribadi calon-calon yang diusung.

Selain itu, media sosial nyatanya juga dapat menjadi black campaign dalam memberikan berita-berita bohong informasi calon wakil rakyat tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus lembaga pendidikan maupun lembaga masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pendidikan politik.

“Dengan meningkatnya pendidikan politik dari stakeholder akan meningkat pula modal intelektual para pemilih pemula. Sedangkan fungsi pendidikan adalah meningkatkan kemampuan literasi yang tentu akan meningkatkan penjaringan informasi dalam memilih calon atau partai yang akan dipilih,” jelasnya.

Untuk melihat track record calon, dapat dilihat dari keanggotan partai politik calon, latar belakang calon melalui akses yang diberikan KPU dan dari berbagai media. Sehingga pemilih dapat membandingkan informasi yang didapat, menyaring informasi sepadat mungkin dan selektif mungkin  agar tidak mudah terbawa arus black campaign.

“Keberhasilan suatu pemilu adalah proses kerjasama antara berbagai kepentingan, baik pemerintah, lembaga swasta, masyarakat, maupun organisasi-organisasi lainnya. Ini adalah tugas bersama untuk mencerdaskan pemilih pemula dengan membuka kelas-kelas politik,” tutupnya. (div/mat)