22 April 2024

`

Busyro Muqoddas: MHH – LBHAP Muhammadiyah Harus Tetap Kritis

2 min read

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) 2010 – 2011, Dr. HM Busyro Muqoddas, SH, M.Hum, mendorong Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dengan Pimpinan Daerah (PD) tetap mengedepankan sikap kritis, konstruktif, dan etis.

 

HM Busyro Muqoddas

“SEDANGKAN advokasi Muhammadiyah diberikan kepada negara dan rakyat. Karena negara tanpa rakyat tidak ada negara. Sehingga fokus advokasi pada infrastruktur birokrasi, dimana MHH dan LBHAP terus kritis, konstruktif, dan etis terhadap masalah birokrasi,” katanya usai menjadi pembicara pada Raker MHH di Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (01/06/2023) siang.

Bahkan dalam melakukan advokasi dengan modal moral itu, kata Busro Muqoddas, Muhammadiyah harus tetap menjaga diri, jangan sampai minta-minta. Namun terus memperjuangkan keadilan berkaitan dengan kasus yang dikritisi dengan etis. “Sedangkan pola kerja kelembagaan, kalau bisa diselesaikan di Pimpinan Daerah (kabupaten/kota), kemudian dilaporkan ke MHH dan LBHAP PW, dilanjutkan laporan ke PP Muhammadiyah,” sarannya.

Terpisah, Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PWM Jawa Timur, Ahmad Riyadh UB, SH M.Si, PhD, menjelaskan, Busyro Muqoddas, memang sudah diagendakan memberikan penguatan pada Rapat Kerja Majelis Hukum dan HAM serta LBHMU PWM Muhammadiyah Jawa Timur.

Menurut Riyadh, sebagai pembicaraan kunci, Busro memberikan materi sekaligus penguatan dalam upaya menyatukan gerakan Muhammadiyah dalam membela dan melayani umat dalam hal hukum dan HAM, sekaligus bagaimana LBH Muhammadiyah (LBHMu) bersama-sama membawa bangsa dan negara yang berkeadilan di mata hukum secara sungguh-sungguh.

Ahmad Riyadh UB, SH M.Si, PhD

“Pak Busyro Muqoddas memberikan materi berkaitan dengan harmonisasi dan interkoneksi kelembagaan hukum Muhammadiyah di Jawa Timur. Kami berharap dari harmonisasi dan interkoneksi yang baik, akan memberikan pencerahan kepada umat, kepada seluruh elemen bangsa dan negara, guna memperoleh putusan hukum dan kepastian hukum yang berkeadilan,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. dr. Sukadiono, MM, menegaskan, secara eksternal dan internal, MHH Pimpinan Wilayah Jawa Timur, bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat dan di perserikatan Muhammadiyah. “Salah satu permasalahan sangat dibutuhkan masyarakat adalah mengadvokasi kasus ketimpangan kehidupan sosial dan eksploitasi sumber daya alam,” katanya saat membuka Raker MHH I PWM Muhammadiyah Jawa Timur, di Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (01/06/2023) siang..

Mengapa perlu memberikan advokasi itu? Karena dalam tulisan Amien Rais (Tauhid Sosial) disebutkan ada lima krisis kemanuasiaan. Pertama, degenerasi moral. Kedua, disparitas income. Ketiga, disparitas pendidikan. Keempat, suasana kehidupan Hobbesian. Kelima, eksploitasi sumber daya alam. “Apalagi dalam suasana hobbesian, nampak sekali dalam kehidupan sosial, yang kaya-kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah,” tegas Sukadiono. (mat)