Warga Donowarih Tolak Tower Operator Seluler
2 min readMALANG, TABLOID JAWA TIMUR.COM – Warga sekitar Jl. Umbul Karangan, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memprotes keberadaan tower salah satu operator seluler di lingkungannya. Bentuk protes itu diwujudkan dengan pemasangan spanduk, Minggu (06/05/2018) lalu.
PERWAKILAN warga sekitar, Satar (48) dan Abdul Rouf (43) menerangkan, pemberian segel tersebut merupakan puncak kejengkelan warga. Menurutnya, beberapa upaya jalan keluar, sudah dilakukan, namun belum ada solusinya.
“Sebelumnya, kami sudah layangkan keberatan ke RT, RW, Kepala Desa bahkan ke Bupati Malang. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjutnya. Kami juga sudah sampaikan ke pemilik lahan tempat didirikan tower tersebut,” tuturnya saat ditemui wartawan di lokasi tower, Selasa (08/05/2018).
Ia melanjutkan, pendirian tower itu, sudah sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Sebagai warga lingkungan sekitar, merasa tidak pernah mendapatkan kompensasi. Namun ia mengakui, sebelum pendirian tower, dirinya memang menandatangani persetujuan.
“Tanah yang ada towernya itu milik Pak Pur. Dulu, sekitar tahun 2007, pemilik lahan sempat mendatangi rumah warga. Saat itu, katanya, mau didirikan antena. Akhirnya kami tanda – tangan. Beberapa hari kemudian, kami dikasih uang antara Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Itu saja. Setelah ada pembangunan, ternyata kok tower dengan setinggi sekitar 60 – 70 meter. Karena sudah terlanjur, termasuk tanda tangan, kami biarkan saja,” lanjutnya.
Lebin lanjut ia menjelaskan, seharusnya, tower itu sudah habis kontraknya Juli 2017. Namun kabarnya malah diperpanjang. Padahal, empat bulan sebelum habis, warga sudah mengajukan keberatan kepada beberapa pihak. Namun belum mendapatkan hasil. Warga berharap, keberadaan tower dibongkar, karena berbahaya bagi warga.
“Kalau pas hujan atau angin besar, kami sangat khawatir. Jarak dengan rumah hanya beberapa meter saja. Belum lagi terkait dengan radiasi. Kami ingin segera dibongkar saja. Lingkungan sekitar tidak mendapat kompensasi. Malah takut efeknya. Ini kabarnya malah diperpanjang,” pungkasnya. (ide)
