Wahyu Hidayat Carikan Jalan Keluar Masalah Angkot

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Persoalan angkutan kota —masyarakat lazim menyebutnya angkot atau mikrolet— di Kota Malang, Jawa Timur, cukup banyak dan beragam. Mulai kondisi kendaraan yang tak lain jalan, persaingan dengan angkutan modern (online), hingga berkurangnya penumpang karena lebih banyak memakai kendaraan sendiri (sepeda motor) dari pada naik angkot. Sejauh ini para sopir maupun pemilik angkot belum menemukan jalan keluar yang tepat.

UNTUK mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan Kota Malang menggelar dialog dengan para sopir, pemilik, dan pengurus paguyuban, dengan menghadirkan Pj. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, yang dikemas dalam bentuk Ngobrol Bareng Angkutan Kota (Ngangkut) di Terminal Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (09/07/2024) siang.

“Saya perhatikan, belakangan ini, angkot lebih banyak ngetem dari pada jalan. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah (PR) dan pemikiran saya. Harus ada strategi, termasuk usulan dari para pelaku usaha maupun para sopir mikrolet untuk mengatasi masalah ini,” terang Wahyu Hidayat, ditemui usai dialog.

Mantan Sekda Kabupaten Malang ini menambahkan, salah satu strategi yang akan diterapkan yakni Buy The Service (BTS), yakni membeli pelayanan dengan layanan lebih baik. Tentunya, dengan kondisi angkot yang lebih baik, lebih terjamin keamanannya, keselamatan, tepat waktu, dan beberapa kelebihan layanan lainnya.

“Kami hadir langsung kepada para palaku usaha angkutan, sehingga tahu persis kondisi angkutan. Mengingat, saat ini juga sudah banyak angkutan online. Harus bisa bersaing dengan transportasi modern yang ada saat ini. Selain itu, bisa juga terkait masalah rute yang saat ini masih dalam kajian secara menyeluruh,” lanjutnya.

Dalam dialog tersebut, para pelaku usaha angkutan dan sopir empat menyampaikan beragam uneg uneg, keluhan, dan suara hatinya. Salah satunya ketua angkutan, Pak Kebo. Mereka menginginkan ada potongan maupun insentif pajak kendaraan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menjelaskan, di Malang ada ribuan angkutan. Namun tidak semua bisa dikategorikan laik operasi. “Jumlah angkutan bisa mencapai 1.000 an lebih dengan 10 trayek. Namun, jika diteliti, hanya sekitar 200 an yang kategorikan laik jalan. Karena itu, di tengah persaingan layanan, juga harus meningkatkan fasilitas. Standart kendaraan harus diperhatikan,” katanya.

Karena itu, secara bertahap pihaknya akan terus melakukan koordinasi dan diskusi guna menemukan solusi terbaik, sehingga permasalahan angkutan di Kota Malang bisa segera terselesaikan dengan baik dan diterima berbagi pihak. “Perubahan pelayanan menjadi kata kunci. Meskipun hal itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi harus dimulai meskipun harus berproses,” tegasnya.

Disinggung angkutan yang laik, ia menyebut, paling tidak angkot itu telah lulus uji kir. “Salah satu persyaratan uji kir adalah surat- surat kendaraan masih hidup,” kata Wijaya seraya menambahkan di Kota Malang, ada 3 terminal tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang, meliputi Terminal Arjosari, Terminal Madyopuro, serta Terminal Mulyorejo. (aji/mat)