Seluruh Fraksi Pertanyakan Langkah Pemkot Malang Realisasikan Target PAD
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Seluruh Fraksi di DPRD Kota Malang, Jawa Timur, mempertanyakan Ranperda tentang perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024 saat rapat paripurna, di DPRD, Selasa (06/08/2024).
PERTANYAAN didominasi terkait langkah strategis Pemkot Malang dalam menaikkan dan merealisasikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Malang.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Iwan Mahendra, menanyakan bagaimana target pertumbuhan ekonomi, target inflasi, target penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pada perubahan APBD 2024 di tengah pemilukada serentak.
Pertanyaan lain dari PDIP adalah tentang iklim investasi memasuk tahun politik di Kota Malang untuk meyakinkan para investor. “Mohon penjelasan tentang bagaimana desain dan kebijakan berkaitan dengan menjaga iklim investasi di tengah memasuki tahun politik. Sehingga investor bisa yakin,” tanya Iwan Mahendrata.
Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan secara progresif, Fraksi PDI Perjuangan, berharap target pendapatan daerah bisa terealisasi. “Mengingat perubahan anggaran tahun ini bisa untuk meningkatkan kinerja anggaran tahun 2025, terutama dalam membangun kemandirian anggaran kota Malang,” lanjutnya.
Sedang Fraksi Partai Golkar mengomentari tentang PAD yang diproyeksikan bakal naik. “Dengan sisa waktu yang tersedia sekitar 3 bulan lebih ini, mohon dijelaskan strategi dan langkah-langkah Pemerintah Kota Malang untuk dapat mencapai target PAD,” kata juru bicara Partai Golkar.
Karena, Partai Golkar memandang, meskipun ada kenaikan PAD, namun masih perlu upaya-upaya yang lebih nyata dalam mendongkrak PAD. Khususnya dalam upaya membangun kemandirian anggaran daerah.
Tidak jauh berbeda, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, selain menanyakan realisasi pendapatan pajak, juga mempertanyakan langkah untuk pengawasan kanaikan anggaran di perangkat daerah. “Termasuk sinergi antar perangkat daerah, strateginya, model pengelolaan piutang daerah, serta pengawasan ke sejumlah peragkat daerah yang anggarannya naik. Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan naik, bagaimana dengan pertumbuhan jumlah sekolah dan hasil PPDB,” tanya Fuad dari FPKS.
Sementara itu, PJ Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menjelaskan, terkait sejumlah pertanyaan, tentu akan dijawab. “Ya, terkait pertanyaan, tentu akan kita jawab. Termasuk strategi dan langkah Pendapatan Asli Daerah. Yang pasti, selalu diupayakan agar bisa mengejar targetnya. Termasuk pengawasan pemanfaatan anggaran yang naik di sejumlah OPD,” katanya. (aji/mat)
