Inspektorat – Saber Pungli Sosialisasi Cegah Pungli di Kabupaten Malang

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Untuk mengantisipasi segala bentuk pelanggaran yang bisa berdampak pada sanksi hukum, Inspektorat  Kebupaten Malang, Jawa Timur,  melakukan sosialisasi pencegahan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Kamis (10/10/2019) bersama Tim Saber Pungli.

KOORDINASI yang dilakukan bersama ratusan kepala desa, Kepala SDN dan SMPN di Kabupaten Malang  di Hotel Savana,  Kota Malang ini,  dibuka Bupati Malang, Drs HM. Sanusi, MM.

“Saya ingin semua selamat. Para kepala desa yang baru dilantik, harus betul – betul mengikuti aturan. Itu kuncinya kalau ingin selamat. Jangan melanggar aturan dan panduan yang sudah ada, khususnya dalam mengelola keuangan,” tutur Sanusi.

Menurut bupati, dengan adanya  rapat koordinasi ini, diharapkan tidak ada lagi yang terkena OTT (operasi tangkap tangan). “Koordinasi juga bagian dari pengetahuan untuk pencegahan, apalagi saat ini banyak pejabat baru,” tegasnya.

Adakah pejabat di lingkungan Pemkab Malang yang terjaring saber pungli? Bupati menjelaskan, di tahun 2019 hingga saat ini, tidak ada yang terjaring Tim Saber Pungli. “Sampai saat ini tidak ada. Semoga tetap tidak ada. Sehingga Tim Saber Pungli tidak harus bekerja untuk ini. Jadi bisa ke urusan yang lain,”  harap Sanusi.

Menurut politisi PKB ini, penegakan hukum tidak harus menghukum orang, namun lebih kepada upaya menyadarkan tentang hukum. “Penindakan hukum merupakan upaya terakhir jika pelanggar tetap membandel,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maestuti, SH, MSi. Menurutnya, di Kabupaten Malang, banyak kepala desa yang baru dilantik. Rapat koordinasi ini bisa untuk silaturahmi dan saling mengingatkan, agar tidak melakukan pelanggaran.

“Hampir setengahnya, kades di Kabupaten Malang baru dilantik. Beberapa pejabat juga baru. Ajang  ini bisa saling silaturohmi. Ketua Saber Pungli juga terbilang baru. Karena sejak ada peraturan presiden tentang Saber Pungli, sudah 3 kali ganti ketua. Pokonya,  jangan narkoba, pungli, korupsi (NPK),” tuturnya.

Menurut Tridiyah,  rapat sosialisasi pencegahan pungli sudah sering dilakukan. Kali ini pun bisa untuk merefresh kembali pemahaman dan batasan, sehingga tidak terjerumus ke tindakan berkategori pungli.

Pada kesempatan itu,  dihadirkan 269 orang kepala desa, 97 orang kepala sekolah SMP dan 45 orang kepala sekolah SD. Selain itu, dihadirkan Badan Pertanahan Nasional yang erat sekali kaitannya dengan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

“Jika ada tambahan biaya pada program PTSL, ya harus dirundingkan terlebih dahulu. Selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa (perdes). Jika ada tambahan, jangan sampai melebihi ketentuan dan keperluannya,” tutur Tridiyah.

Tambahan biaya yang dimaksud, menurut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, seperti biaya materai dan biaya pengadaan patok. Itu semua adalah untuk keperluan pemohon yang tidak masuk dalam program PTSL. Tapi jangan sampai melampaui yang dibutuhkan. “Tambahan biaya di luar program, harus dirundingkan. Dan biaya itu seperlunya, jangan lebih dari yang dibutuhkan,” pungkasnya. (ide/mat)