25 Mei 2024

`

DPRD Beri 78 Catatan LKPJ Wali Kota Malang

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, memberi 78 catatan kepada Pemerintah Kota Malang atas Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2023 saat Rapat Paripurna di DPRD, Senin (13/05/2024) siang.

 

Forkompinda, perwakilan masyarakat, perwakilan akademisi, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), menunjukkan tanda tangan, komitmen bersama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, di DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin (13/05/2024) siang.

 

“ADA banyak catatan dari Badan Anggaran (Banggar). Jumlahnya 78 catatan. Itu ada di semua bagian. Mulai perangkat daerah (PD) dan semua kegiatan pemerintahan. Dan ini untuk perbaikan kita bersama,” terang Ketua DPRD Kota Malang, I Maderian Diana Kartika usai Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang, Senin (13/05/2024) siang.

Ketua DPRD Kota Malang, I Maderian Diana Kartika menandatangani komitmen bersama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, bersama perwakilan masyarakat, perwakilan akademisi, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), di DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Senin (13/05/2024) siang.

Made menambahkan, catatan, evaluasi, dan perbaikan itu untuk kebaikan bersama. Bisa juga sebagai sarana evaluasi. “Secara keseluruhan ada 3 agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut,” katanya.

Diawali penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus Kota Layak Anak, penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang TA 2023, serta penandatanganan Pakta Integritas pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Malang tanpa benturan kepentingan.

Dalam rapat paripurna itu, tambah Made, juga disepakati segera ada Perda Kota Layak Anak. “Karena itu, paripurna berikutnya adalah terkait Ranperda untuk segara menjadi Perda Kota Layak Anak yang sudah disepakati semua fraksi. Semua fraksi sepakat segera ada perdanya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, ditandantangani pula Pakta Integritas Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Malang. Semua elemen, mulai Forkompinda, Inspektorat, perwakilan masyarakat, perwakilan akademisi, FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama), terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

“Penandatanganan ini lebih kepada komitmen bersama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena pencegahan lebih baik daripada penindakan jika perbuatan sudah terjadi,” tambahnya.

Menurut politisi PDIP ini, eksekutif dan legeslatif serta para stakeholder mempunyai semangat yang sama dalam penyelanggaraan pemerintahan yang bersih. Ini dibuktikan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas dan perang mencegah korupsi. “Dalam pokir atau usulan DPRD, anggota dewan tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau eksekusi. Itu sepenuhnya ada di dinas terkait, sesuai usulan dari masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, PJ Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menyebut, 78 catatan dari DPRD segera ditindaklanjuti dengan OPD terkait untuk dilakukan evaluasi. “Itu menjadi catatan LKPJ tahun 2023. Ini akan menjadi dasar untuk ditindaklanjuti. Setelah kita terima, segera kami rapatkan dengan OPD terkait untuk mengambil langkah- langkah,” katanya.  (aji/mat)