Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Malang Ajukan Bantuan Perbaikan Irigasi Kepada Menteri PU
4 min read
JAKARTA, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Bupati Malang, Jawa Timur, HM Sanusi, meminta bantuan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agar sejumlah jaringan irigasi yang rusak diterjang banjir dan tanah longsor beberapa waktu lalu, diperbaiki. Sebab, akibat kerusakan itu, produksi padi di Kabupaten Malang turun drastis karena hanya bisa panen sekali dalam setahun.
PERMOHONAN bantuan ini ia sampaikan saat mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti rapat tertutup bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan sejumlah bupati dari Jawa Timur di Ruang Rapat Menteri PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (14/04/2025) sore.
“Akibat banyaknya jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam, produksi pertanian di Kabupaten Malang menurun signifikan karena hanya bisa panen sekali dalam setahun. Banyaknya tanggul dan bendungan yang rusak akibat banjir ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Produksi padi di Kabupaten Malang menurun karena banyak tanggul yang jebol. Seperti tanggul di Sungai Konto, Sungai Lesti, dan Sungai Sumber Banteng, sehingga banyak persawahan tidak dapat diairi,” kata bupati di hadapan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Selain minta perbaikan irigasi, Bupati Malang HM Sanusi, juga menyinggung pembangunan jalan tol Malang – Kepanjen yang belum dilanjutkan dan perkembangan jalan penghubung Kecamatan Kepanjen – Pagak sepanjang 16 kilometer. “Semua saya ajukan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, agar dapat menunjang program-program perbaikan jalan di Kabupaten Malang. Karena program Bapak Presiden Prabowo sekarang ini adalah ketahanan pangan, maka di bidang pengairan itu yang kita tekankan,” tegasnya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung target swasembada pangan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Jawa Timur. Dia mengungkapkan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjadi dasar kuat untuk mendukung daerah mencapai swasembada pangan. “Dengan Inpres ini, kami memiliki payung hukum jelas untuk melakukan intervensi terhadap jaringan irigasi daerah, termasuk saluran tersier,” katanya.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo minta para bupati segera mengirimkan surat resmi terkait kebutuhan masing-masing agar bisa segera diproses. ”Infrastruktur irigasi merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi, yang berperan penting dalam target produksi Gabah Kering Panen (GKP) Jawa Timur sebesar 12,6 juta ton pada 2025. Oleh karena itu, Kementerian PU siap mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih besar, khususnya untuk sumber daya air yang menunjang pertanian,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi respons cepat Kementerian PU. Karena dukungan pusat sangat krusial agar target produksi gabah bisa tercapai. “Kami sangat membutuhkan dukungan konkret dari Kementerian PU, khususnya dalam bentuk DAK sumber daya air, untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak dan mengembangkan saluran baru yang dibutuhkan petani,” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono, Bupati Bojonegoro Setyo Wahyono, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Lumajang Indah Amperawati, Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Edy Tambeng Widjaja, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono, serta Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Baju Trihaksoro. (iko/mat)
