40 Anggota DPRD Kota Malang Dilantik

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta, agar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, tepat waktu. Karena, itu sebagai konsekwensi salah satu fungsi anggota legislatif, tentang penganggaran.

*Prosesi pelaksanaan pengambilan sumpah anggota dewan oleh Plt Ketua Dewan disaksikan Mendagri, Tjahjo Kumolo.*

HARI ITU disampaikan pak de Karwo, panggilan akrab Gubernur Jatim saat menyaksikan pengambilan sumpah 40 Anggota Dewan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (10/09/18).

“Batas akhir RAPBD tahun 2019 adalah tanggal (15/12/2018), jangan molor. Pokoknya, harus sudah didok,” tuturnya.

Ia melanjutkan, dalam pembuatan RAPBD menurutnya, dibuat secara normal dan tidak perlu ada iming-iming, untuk meloloskan atau mempercepat. Karena, jika hal itu terjadi, malah akan memunculkan permasalahan baru.

“Tidak perlu ada imimg-iming sesuatu. Jangan sampai terjadi seperti dewan sebelumnya,” lanjut pak De.

Pada kesempatan itu, Gubernur yang sudah menjabat untuk ke dua kalinya ini, sempat menyentil kondisi Kota Malang. Menurutnya, secara pelayanan sudah bagus, namun integritasnya sangat kurang. Sehingga, semua anggota dewan di PAW, bahkan walikota dan Ketua DPRD-nya juga kesandung masalah.

“Kota Malang ini, sudah bagus dari sisi layanan. Banyak penghargaan sudah diraih, namun integritas pemimpinnya, bermasalah,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur, untuk menormalisasi pemerintahan Kota Malang. Dengan pelantikan tersebut, Dewan dan Pemkot bermitra dan saling bekerjasama menjalankan fungsinya masing – masing.

“Jangan sampai pengambilan keputusan politik pembangunan Kota Malang terganggu. Untuk itu, kami tentu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim, sehingga pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Disinggung kondisi dewan yang terseret kasus korupsi, hal itu berawal dari pribadi. Mengingat pengawasan sudah dilakukan. Ia berharap, antar individu saling mengingatkan akan batasan yang dilarang. Sehingga, kejadian di Kota Malang yang menjadi sorotan nasional, tidak terulang. (ide)