TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Jepang Minta Dikirim 100 Ribu Paramedis Dari Kabupaten Malang

MALANG, TABLOID JAWA TIMUR.COM – Keterampilan  paramedis Kabupaten Malang, Jawa Timur,  ternyata menarik perhatian rumah sakit di Jepang. Bahkan pemerintah  setempat,  minta dikirim 100 ribu paramedis dari Kabupaten  Malang.

 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo.

DITEMUI usai menemui perwakilan pemerintah negeri Sakura itu, Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna, Rabu (02/05/2018) menuturkan, dengan banyaknya lembaga pendidikan yang spesialisasi di bidang kesehatan, ternyata menarik perhatian pemerintah Jepang.

“Mereka tertarik, karena melalui pengamatan mereka, paramedis dari Kabupaten Malang ini mempunyai keterampilan yang lebih. Ini tidak terlepas dari banyaknya sekolah kesehatan di sini,” kata  Bupati Malang.

Menurut Ketua Nasdem Jawa Timur ini, keinginan pemerintah Jepang meminta pasokan 100 ribu tenaga kesehatan dari Kabupaten Malang adalah hal yang menggembirakan. “Yang diminta ini adalah tenaga kesehatan profesional, seperti perawat dan sejenisnya, bukan tenaga kasar. Jumlah yang diminta cukup besar. Tentunya ini bisa menyerap para pelajar atau mahasiswa yang baru lulus untuk bekerja di Jepang,” ungkapnya.

Nantinya, paramedis yang berniat bekerja di Jepang, akan mendapatkan pelatihan khusus, utamanya bahasa dan adat istiadat negeri  samurai tersebut.

Dengan adanya tawaran dari pemerintah Jepang kepada Pemerintah Kabupaten Malang ini, Komisi II DPRD pun menyambut baik kerjasama tersebut. “Jika memang itu bagus, kami mendukung. Menjadi paramedis di Jepang akan bisa meningkatkan kesejahteraan. Kita tahu,  upah kerja di sana relatif tinggi,” papar Ketua Komisi II Kusmantoro Widodo.

Namun di satu sisi, meski tawaran dari Jepang itu menggiurkan, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten  Malang ini menekankan agar  jangan sampai aspek perlindungan paramedis yang akan bekerja di Jepang  terabaikan.

“Itu yang penting. Bagaimana perlindungan mereka di sana? Memang, ada Komjen dan KBRI. Namun alangkah baiknya jika sebelum mereka berangkat, sudah dijelaskan apa yang menjadi hak mereka. Itu harus tertulis. Klausul kontrak kerja mereka harus jelas. Jangan sampai niat memperbaiki kesejahteraan dengan berangkat ke luar negeri malah menjadi bumerang,” pungkas politisi asal Singosari ini. (diy)