TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Dinas PMD Khawatir Konflik Pilkades dan Politik Uang

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Drs.Suwadji,SIP,M.Si, mengakui adanya daerah rawan dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak gelombang tiga, Minggu (30/06/2019). Selain itu PMD juga mensinyalir ada money politics yang sulit diberantas.

 

 

Plt Bupati Malang, HM Sanusi memukul gong sebagai tanda dimulainya pilkades serentak.

“MEMANG ada beberapa desa yang dianggap berpotensi rawan. Seperti  Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa  Pamotan dan Rejoyoso, Kecamatan Dampir. Kami berharap, jika kemarin dianggap berpotensi rawan, hari ini peta itu berubah kondusif, sehingga pelaksanaan pilkades bisa aman dan lancar,” terang Suwadji, Minggu (30/06/2019).

Kepala Dinas PMD Kabupaten Malang, Suwadji.

Suwadji menambahkan, ada bebepara faktor suatu desa dianggap dianggap rawan konflik. “Berdasarkan indeks potensi kerawanan, ada beberapa hal yang menjadi acuan. Seperti historinya, apakah  sebelumnya ada sejarah kerawanan atau tidak. Kemudian,  ada indikasi panitia tidak netral, dan persaingan antar konstestan yang ketat,” bebernya.

Mantan Kabag Humas Pemkab Malang ini menambahkan, mengenai  kemungkinan praktek perjudian dan praktek money politics dalam  pesta demokrasi masyarakat desa ini, mengaku jauh-jauh hari sudah melakukan tindakan  preventif.  “Sosialisasi sudah sering kita lakukan. Seperti, ikrar bersama dan  tanda tangan pakta integritas para kontestan. Kemudian dari Polres Malang juga sudah ada Satgas Saber Judi. Itu semua langkah pencegahan yang kita upayakan. Jika dalam pelaksanaan ada temuan praktek perjudian, tentu akan ditindak tegas,” tegas Suwadji.

Namun mantan Camat Kepanjen ini mengaku agak kesulitan memberantas praktek money politics yang menjadi biang rusaknya demokrasi. “Jika mengenai money politics,  pembuktiannya tidak mudah. Tapi jika memang terbukti, tertangkap tangan secara sah dan bisa dipidanakan, tentu akan ditindak berdasarkan aturan hukum,” pungkasnya.

Sementara itum Plt.Bupati Malang,  HM Sanusi, setelah membuka  pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 di Desa Sukoraharjo, Kecamatan Kepanhen,  langsung bertolak ke Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi  untuk memberikan hak pilihnya. Selanjutnya,  bersama jajaran FORPIMDA Kabupaten  Malang, Sanusi berkeliling ke sejumlah desa untuk memantau pilkades.  (diy)