30 Kepala Desa Antar Kades Pujiharjo Daftar Calon Bupati Malang 2020

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Kesungguhan Kepala Desa Pujiharo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Hendik Arso mengikuti  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, pada 2020, tidak main-main.  Diantar 30 kepala desa dari berbagai wilayah, Hendik mendaftar di kantor DPC PDI Perjuangan, Kepanjen, Sabtu (07/09/2019).

 

Kepala Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Hendik Arso menyerahkan berkas pendaftaran calon Bupati/Wakil Bupati Malang di DPC PDI Perjuangan.

 

SEKADAR diketahui, masa jabatan Dr. H. Rendra Kresna – HM Sanusi sebagai Bupati/Wakil Bupati Malang periode 2015 – 2020 segera berakhir. Tahun depan, akan dihelat pemilihan kepala daerah untuk masa bakti 2020 – 2025.

Pantai Sipelot, salah satu destinasi wisata di Desa Pujiharo yang berhasil dikembangkan di era Hendik Arso.

“Saya memang sungguh-sungguh mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Malang tahun 2020 mendatang, Kesungguhan ini saya tunjukkan dengan mendaftar di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang. Kebetulan saya juga kader partai PDIP,” kata Hendik Arso setelah menyerahkan berkas pendaftaran, Sabtu (07/09/2019) siang.

Hendik Arso bersama Presiden RI, Joko Widodo, bukti kedekatan dengan semua lapisan masyarakat.

Saat mendaftar, dia diantar 30 kepala desa yang menyebar di bebarapa wilayah di Kabupaten Malang, sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan dari Kepanjen, Wagir dan Pakisaji.

Hendik Arso, mancal sepeda keliling desa.

Dengan semangat “Membangun Kabupaten Malang Dari Pedesaan Menuju Desa Mandiri”, Hendik  Arso yang baru satu periode menjadi Kepala Desa Pujiharo ini ingin menunjukkan bahwa pembangunan memang harus dimulai dari desa, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terdiri dari pedesaan.

“Bayangkan saja, dari 400 desa/kelurahan di  Kabupaten Malang,  terdapat  398 desa dan hanya ada 12 kelurahan. Sebagian besar  penduduknya juga hidup di pedesaan dan bekerja sebagai petani, bahkan banyak yang menjadi buruh tani.  Artinya, mereka ini bukan pemilik lahan, tapi sebagai penggarap lahan pertanian milik orang dengan sistem upah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang ini sebagian besar adalah pedesaan,” katanya.

Karena itu, masih kata politisi PDI Perjuangan ini, jika dia berkesempatan menjadi Bupati Malang atau Wakil Bupati Malang, dia akan membangun Kabupaten Malang dari pedesaan dengan semangat   “Membangun Kabupaten Malang Dari Pedesaan Menuju Desa Mandiri.”

Lantas, apa modal yang dibawa Hendik Arso untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah yang terkenal memakan banyak biaya tersebut? “Kalau bicara soal uang, saya memang tidak punya uang yang banyak. Waktu ikut Pemilihan Kepala Desa Pujiharjo pun saya tidak punya uang yang berlebih. Tapi saya yakin dengan kekuatan Tuhan Yang Esa dan dukungan masyarakat Kabupaten Malang, cita-cita mulia ini akan tercapai, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Malang yang kita cintai ini,” terangnya.

Selama menjadi Kepala Desa Pujiharo, Hendik Arso cukup mampu merubah desanya menjadi desa yang maju dan berkembang, khususnya di bidang pariwisata. Bahkan potensi pariwisata desanya sudah tembus ke mancanegra. Ini ditandai dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke  Pujiharo untuk menikmati wisata alam.

Hal ini membuat desa yang terletak di pesisir laut selatan ini,  pada  tahun 2018, mampu meraih Pendapatan Asli Desa (PAD)  sebesar Rp  302.732.000.  Sedangkan tahun  2017, PADes-nya  hanya Rp 100 jutaan.

Menurut Hendik Arso,  besarnya PAD yang didapat pada 2018 berasal dari tiket masuk tempat wisata  yang dipatok sebesar  Rp 5.000/orang.  Dengan biaya ini, wisatawan sudah bisa menikmati Pantai Sipelot, Air Terjun Pasir Putih (Wedi Putih), Pantai Tenger,  dan Pantai  Watu Kuwung.

“Cuma, kalau wisatawan mau ke spot wisata lain, seperti Air Terjun Pasir Putih (Wedi Putih), Pantai Tenger,  dan Pantai  Watu Kuwung, kami menyediakan perahu. Taripnya Rp 25.000/orang. Di sini ada belasan perahu yang siap mengantar para wisatawan,” kata Hendik Arso, Sabtu (22/06/2019) di desanya.

Selain dari wisata,  sumber PAD  Pujiharjo lainnya berasal dari penggilingan koral, pengelolaan sampah, air bersih yang  melayani sekitar 600 KK, BMT (bantuan tunai untuk masyarakat berupa beras dan telor).

“Bahkan, saat ini sedang membangun toko di atas tanah kas desa dengan ukuran 8 x 12 m2. Renacananya, toko ini  untuk grosir bagi masyarakat. Maksudnya, daripada pedagang di sini kulakan di Dampit yang jaraknya sangat jauh, lebih baik kulakan di toko yang dikelola BUMDES ini (Desa Mart) saja dengan harga yang sama dengan kulakan di Dampit,” kata Hendik seraya menambahkan, Desa Mart ini akan dilaunching tahun 2019 ini.

Menurut Hendik, semua usaha ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang membawahi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). “Jadi, BUMDES punya POKDARWIS. Kemudian POKDARWIS inilah yang menjalankan unit usaha pariwisata tersebut, termasuk juga unit usaha rumah tamu  (rumah singgah) yang sekarang sedang dibangun,” terangnya.

Besarnya PAD yang didapat Pujiharjo, membuat desa ini mampu membangun kantor desa yang sangat megah meski sampai sekarang masih dapat proses pembangunan. “Jadi, kantor desa ini kami bangun tanpa menggunakan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Desa Desa (ADD). Sedangkan DD dan ADD kami pakai untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, perbaikan gorong-gorong (drainase) dan sebagainya,” ujar Hendik.

Menurut catatan Pemerintah Desa Pujiharjo, penerimaan DD tahun  2018  sebesar Rp  769.188.000. Tahun 2019  sebesar Rp  895.417.000. Sedangkan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun  2018  sebesar Rp  471.496.000. Tahun 2019 sebesar Rp  492.448.000.  (iko/mat)