`

Bupati Bagikan 4,5 Ton Beras Untuk Masyarakat Terdampak Corona

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Program Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, membagikan beras sebanyak 10 kg per rumah tangga untuk 525.000 rumah tangga terdampak Virus Corona (COVID 19), terus berlanjut. Setelah berbagi di Kecamatan Ampelgading, Bupati Malang, HM Sanusi membagikan 4,5 ton beras di Kecamatan Lawang, Singosari,  dan Pakis, Selasa (28/04/2020) siang.

 

Ketua DPRD, Didik Gatot Subroto menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak corona.

 

BERSAMA Ketua DPRD, Didik Gatot Subroto dan Dandim 0818 Kabupaten Malang – Kota Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad, SIP, HM  Sanusi, membagikan beras di  Panti Asuhan  Pangesti Lawang, Panti Asuhan Griya Asih di Desa Sumberwaras, Kecamatan  Lawang, TPQ KH. Maksum di Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, dan di  Ponpes KH. Samsul di Dusun Lok Jati, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari.

Bupati Malang, HM Sanusi menyerahkan bantuan beras kepada pedagang singkong yang ikut terdampak corona.

Bupati juga membagikan makanan pokok masyarakat Indonesia itu kepada buruh di pabrik  sepatu CV. SANI dan perusahaan konveksi, Gabriel di Kecamatan Pakis. ”Bantuan ini untuk meringankan beban  masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebelumnya, bantuan dilakukan di Malang selatan, sekarang di Malang utara (Lawang, Singosari, dan Pakis). Alhamdulillah, sejauh ini distribusi bantuan berjalan lancar. Namun masih ada masyarakat yang seharusnya menerima tapi  belum dapat bantuan,” jelas  Sanusi.

Dandim 0818 Kabupaten Malang – Kota Batu, Letkol Inf Ferry Muzawwad, SIP, menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak corona.

Bupati berharap agar jangan sampai terjadi masyarakat yang seharusnya layak menerima namun terlewatkan mendapatkan bantuan. “Semoga pendataan terbaru dari desa nanti segera terealisasi. Pasalnya, kendala muncul,  karena data yang dipakai Pemkab Malang melalui Dinas Sosial itu data lama, seperti yang terangkum dari data yang ada Kementerian Sosial. Padahal, dalam perkembangannya, juga ada perubahan data, karena tentu ada  perubahan sosial ekonomi masyarakat,”  jelasnya.

Misalnya,  dulu  termasuk orang miskin, namun  sekarang sudah menjadi orang kaya atau sebaliknya. Menurut Sanusi, merubah data ketimpangan itu tidak mudah. Butuh waktu. Walaupun sudah diusulkan ke Kementerian Sosial, namun datanya  masih tetap. (bri/mat)