TABLOID JAWA TIMUR

Informasi Daerah Jawa Timur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus menggiatkan program pemberdayaan masyarakat tani dalam rehabilitasi irigasi kecil melalui Program Padat Karya Tunai yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

907 Desa se Jatim Terima Program Pemberdayaan Masyarakat Tani

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus menggiatkan program pemberdayaan masyarakat tani dalam rehabilitasi irigasi kecil melalui Program Padat Karya Tunai yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus menggiatkan program pemberdayaan masyarakat tani dalam rehabilitasi irigasi kecil melalui Program Padat Karya Tunai yaitu Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

 

PROGRAM yang dilaksanakan secara swakelola dan tidak dikontraktualkan (pihak ketiga, red) ini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan upaya meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat COVID-19.

Di wilayah kerja BBWS Brantas, sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 397/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2021, terdapat 907 desa/lokasi P3-TGAI, tersebar di 22 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menerima program.

“Alokasi dana per desa Rp 195.000.000, dengan tenaga kerja total yang terserap mencapai kurang lebih 18 ribu tenaga kerja untuk 907 lokasi. dengan Hari perorang atau perkerja (HOK) rata-rata 850-920 HOK per desa,” jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Dr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc, kemarin.

Total penyerapan upah tenaga kerja sebesar Rp 70 miliar sampai dengan Rp 80 miliar hingga selesainya kegiatan. Sehingga  upah tenaga kerja yang terserap kurang lebih sebesar 40% – 45% dari seluruh dana.

“Penyerapan tenaga kerja yang besar ini diharapkan bisa mewujudkan tujuan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat COVID-19 dapat tercapai,” terang Muhammad Rizal. (ang/mat)