20 WNA Dideportasi, Sebagian Besar Mahasiswa

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Sebanyak 20 dari 74 Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran keimigrasian, dideportasi oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang, Jawa Timur. Ironisnya, mayoritas mahasiswa. Disusul pekerja dan profesi lain. Pelanggaran yang dilakukan adalah penyalahgunaan ijin tinggal serta over stay (kelebihan waktu masa tinggal).

 

Para peserta diskusi membangun sinergisitas kehumasan antara Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang dengan media massa dan instansi terkait dalam upaya peningkatan publikasi citra positif Imigrasi, di salah satu hotel di Malang, Kamis (05/12/2019) pagi.

 

HAL INI terungkap saat diskusi membangun sinergisitas kehumasan antara Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang dengan media massa dan instansi terkait dalam upaya peningkatan publikasi citra positif Imigrasi, di salah satu hotel di Malang,  Kamis (05/12/2019) pagi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, Novianto Sulastono memberikan keterangan.

“Sampai dengan  Minggu (01/12/2019), ada sekitar 74 WNA yang melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebanyak  20 orang dideportasi atau dipulangan secara paksa. Mereka datang dari berbagai negara. Karena itu, kami melakukan tindakan tegas, sesuai Undang Undang Keimigrasian,” tutur kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Malang, Novianto Sulastono.

Toton  —sapaan akrab Novianto Sulastono—  melanjutkan, jika dirinci, jumlah pelanggaar tersebut dari Timor Leste 10 orang, Malyasia 10 orang, China 8 orang, Amerika Serikat 6 orang, India 5 orang, dan dari berbagai negara lainnya 19 orang.

Selain penindakan, satu orang harus dilakukan projustisia melalui pengadilan. Itu dilakukan untuk membuat efek jera bagi pelanggar. “Pelanggaran administrasi yang paling sering terjadi adalah over stay atau  kelewat ijin tinggal. Dalam hal ini bisa saja mereka  lalai atau bahkan disengaja. Paling banyak dari mahasiswa yang sedang study di Malang. Sementara, saat ini satu orang tengah dalam proses melalui pengadilan projustisia,” lanjut Toton.

Sebagai salah satu upaya pencegahan, lanjut Toton, dengan dilakukannya sosialisasi ke beberapa kampus, over stay bisa terjadi dikarenakan yang bersangkutan lupa atau bahkan ada yang sengaja. Imigrasi sendiri telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang melibatkan kantor kecamatan setempat.

“Kami sudah ada Timpora, sehingga para pelanggar bisa segera diketahui. Pencegahan bisa melalui cegah tangkal selama 6 bulan. Pencegahan bagi WNI yang ingin ke luar negeri, dan tangkal untuk WNA yang ingin masuk ke dalam negeri,” iumbuhnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, beberapa sanksi dilakukan terhadap pelanggar over stay yang kurang dari dan atau lebih dari 60 hari. Untuk yang kurang dari 60 hari, dikenai sanksi biaya beban. Saat ini, Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, telah mendirikan Unit Kerja Kantor di Dringu, Probolinggo, sehingga para pemohon paspor dari daerah terdekat, tidak harus ke Malang.

Sementara itu, Rektor Universitas Wisnu Wardhana, Prof. Dr. Sukowiyono, SH, menyayangkan jika banyak mahasiswa asing melanggar UU keimigrasian. Ia berharap, para mahasiswa lebih memperhatikan lagi batas ijin tinggal.

“Kalau seperti itu, pengawasan harus diperketat. Secara periodik ada pemeriksaan. Bahkan kalau perlu harus ada sweeping ke kantong- kantong WNA atau tempat kos,” tutur Sukowiyono yang juga Ketua Aprltisi Jatim. (ide/mat)