PKS, Hanura, dan PBB Bentuk Fraksi Keadilan Bintang Nurani

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Tiga partai politik (parpol) di DPRD Provinsi Jawa Timur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB), bersepakat membentuk fraksi sendiri. Kesepakatan ini tertuang dalam surat pernyataan bersama yang ditandatangani ketiga perwakilan partai, Senin (02/09/2019) di Surabaya.

PERWAKILAN partai yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah, H. Arif Hari Setiawan (Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur), Kelana Aprilianto (Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur), dan Mohammad Masduki (Ketua DPW Partai Bulan Bintang) Jawa Timur.

“Pada hari ini, Senin tanggal 2 September 2019, dengan ini menyatakan  bahwa sesungguhnya kami, PKS, Partai Hanura dan PBB telah sepakat membentuk koalisi dalam satu fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024, yaitu Fraksi Keadilan Bintang Nurani,” demikian sebagian isi surat pernyataan tersebut.

Dalam surat pernyataan itu juga dijelaskan susunan pengurus fraksi. Di antaranya, Ketua Fraksi , H. Arif Hari Setiawan, ST, MT,  (PKS),  Sekretaris, Dwi Hari Cahyono, S.Hut, (PKS), Bendahara, Ir. Artono (PKS). Sedangkan anggotanya terdiri dari Mathur Husyairi, S.Ag,  (PBB),  H. Riyadh Rosyadi (PKS) dan Bambang Rianto, SH, (Partai Hanura).

“Yang melatarbelakangi koalisi fraksi ini karena ada perintah UU, di mana bagi partai yang tidak mencukupi (kursi) untuk membentuk fraksi sendiri   harus bergabung. Kebetulan ada komuniasii yang  baik antara PKS, Hanura, dan PBB, sehingga kami pun bersepakat membentuk fraksi sendiri,” kata Sekretaris Fraksi Keadilan Bintang Nurani, Dwi Hari Cahyono, S.Hut, Jumat (06/09/2019) petang saat dihubungi via HP.

Politisi PKS yang tinggal di Turen, Kabupaten Malang ini menambahkan, mereka pun sudah sepakat mengawal program-program Pemerintah Provisni Jatim, seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Seperti diketahui, dalam Musrenbang (Musyawarah Perencananaan Pembangunan Daerah) RPJMD 2019 – 2014 dan RPKD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2020, Gubernur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.

Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Ia menjelaskan, ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance. “Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan,” kata Gubernur Khofifah, belum lama ini. (mat)