MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Sengkarut pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Kromengan dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur oleh lembaga sekolah, menjadi perhatian serius anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang. Cholis Bidajati. Dia mendesak Pemerintah Kabupaten Malang segera mengusut kasus yang dianggap mencoreng dunia pendidikan.
MENURUT Cholis Bidajati, pemotongan dana PIP untuk siswa pra sejahtera yang dilakukan oleh lembaga sekolah milik pemerintah, jelas menyalahi aturan. Apalagi alasan pemotongan untuk anggota Komisi X DPR RI.
“Jika ada program seperti itu, semua anggota DPR dari pusat hingga daerah jelas mendukungnya. Untuk apa dilakukan pemotongan? Bahkan serapan 20% dari APBD untuk anggaran pendidikan masih belum maksimal,” terang Cholis.
Apalagi pemotongan yang dilakukan mengatasnamakan anggota Komisi X DPR-RI, hal itu jelas tidak benar. Pasalnya, semua anggota DPR, mulai dari daerah hingga pusat, jelas mendukung peningkatan pendidikan. “Apalagi serapan 20% dari APBD masih belum maksimal. Jika ada program seperti itu, semuanya pasti mendukung,” terang Cholis Bidajati.
Bahkan menurut mantan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Malang ini, para senator, baik di pusat maupun daerah, saat ini gencar menyuarakan pendidikan gratis 12 tahun.
“Kita semangat ke arah itu. Kami mendukung program peningkatan mutu pendidikan yang menjadi prioritas utama, di samping kesehatan. Untuk itu kami minta secepatnya pihak esekutif untuk melakukan pengusutan masalah pemotongan dana PIP agar tidak menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kabupaten Malang,” tegas politisi Golkar asal Pakis.
Adanya praktek potongan dana PIP yang mengatasnamakan anggota Komisi X DPR RI, membuat geram mantan anggota Komisi X DPR RI asal Kabupaten Malang, Kresna Dewananta Phrosakh. “Tidak ada anggota DPR RI yang seperti itu. Mungkin itu hanya ulah oknum yang mengatasnamakan anggota DPR RI. Namun tetap kasus ini harus diusut tuntas. Siapa orang di balik ini semua harus ketemu,” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem yang sekarang menjadi anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan, khususnya bagi kemajuan pendidikan di daerah.
Secara terpisah, Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna pun geram saat dikonfirmasi adanya pemotongan dana PIP oleh lembaga sekolah negeri, beberapa waktu silam. “Itu tidak benar, sama sekali tidak benar. Saya akan minta keterangan Dinas Pendidikan terkait hal itu,” tegasnya.
Tak hanya meminta keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bupati Malang juga akan berkoordinasi langsung dengan Polres Malang terkait pemotongan dana PIP yang sampai mencapai 50%. “Harus dilaporkan ke Polisi orang yang melakukan pemotongan. Harus ada tindakan tegas bagi pelakunya. Saya akan berkoordinasi langsung dengan Polres Malang,”pungkas Rendra. (diy)