25 April 2024

`

Toleransi, Kunci Perdamaian NKRI

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Menjaga perdamaian dan toleransi menjadi salah satu tantangan untuk memajukan Indonesia. Ini juga kewajiban semua pihak, mulai dari individu warga negara, masyarakat, lembaga pemerintah, hingga institusi pendidikan. Namun penguatan toleransi dari aspek individu harus diawali dari keluarga, dalam hal ini  orang tua.

 

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akmal Malik Piliang., M.Si.

 

DEMIKIAN disampaikan peneliti sekaligus akademisi Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP-UB), Dr. Ika Widyarini, MLHR., Psikolog, saat webinar dengan tema Toleransi Kunci Perdamaian NKRI, yang diselenggarakan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Good Governance, Jurusan Psikologi FISIP UB,  beberapa waktu lalu.

Dr. Ika Widyarini, MLHR., Psikolog.

Menurut Ika, orang tua merupakan keluarga inti yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak sejak dini. “Karena itu pengarahan dan bimbingan orang tua untuk memberi pemahaman tentang adanya perbedaan dalam hidup sangat penting. Orang tua harus mampu menjelaskan bahwa perbedaan dalam hidup sangat niscaya,” katanya.

Senada dengan Ika, peneliti dan akademisi Jurusan Psikologi FISIP UB lainnya, Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D, menuturkan, keragaman agama, budaya, etnis, dan geografi merupakan modal sekaligus tantangan untuk menciptakan toleransi di Indonesia.

“Adanya pengelompokan sosial dalam kategori kelompok sendiri versus kelompok orang lain (in group vs out group), yang ditambah dengan sikap tidak suka atau tidak setuju,  menjadi pemicu lahirnya intoleransi. Selain itu adanya kelompok mayoritas versus minoritas juga menjadi masalah sendiri,” ungkap Ali.

Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

Ali menambahkan, toleransi dari aspek kelompok dan sosial dapat dikuatkan melalui kurikulum pendidikan dan lingkungan sosial. Penguatan kurikulum seperti pendidikan multikulturalisme yang dilaksanakan pada semua tingkatan pendidikan. Sedangkan toleransi dari aspek lingkungan sosial dikuatkan dengan mendorong inklusivisme dalam bermasyarakat yang dimulai dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pendidikan yang menghargai perbedaan dan keragaman. Toleransi juga dapat diupayakan untuk ditingkatkan melalui aspek kebijakan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Akmal Malik Piliang., M.Si,  dalam kesempatan ini mengatakan, masa depan otonomi daerah memiliki tantangan di tengah potensi konflik di Indonesia.

Akmal menjelaskan,  tantangan terkait kebijakan adalah regulasi yang belum sempurna atau interpretasi dalam menerjemahkan turunan aturan yang belum seragam oleh daerah, sehingga menyebabkan peraturan yang ada kerap mengalami kesulitan untuk dijalankan.

Selain itu, banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah menjadikan Indonesia mengalami obesitas kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya dorongan dari berbagai kementerian yang membuat kebijakan-kebijakan yang belum terpadu. “Karena itu, kami di Dirjen Otoda, berusaha melakukan pendampingan dan pembinaan kepada daerah agar menyeleraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat,” jelasnya. (div/mat)