Terbukti, JLS Ungkit Ekonomi Malang Selatan

Oleh: Moh. Mufid – Malang

Pada pertengahan 2012 lalu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Malang —yang kala itu dijabat Purnomo Anwar— menghadiri rapat kerja di Pemprov Jatim. Agendanya, membahas kelanjutan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Kala itu, dia mendesak pemerintah segera melanjutkan pembangunan JLS. Karena dia yakin dampak ekonominya sangat tinggi, termasuk bidang pariwisata. Ternyata, apa yang dikatakan politisi asal Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini sekarang benar-benar terbukti.

Salah satu bukti nyata itu adalah dibukanya sejumlah tempat pariwisata baru di kawasan Malang selatan. Di antaranya, Pantai Ngudel, Pantai Bengkung, Pantai Ungapan dan sebagainya yang semua itu berada di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Wisata Pantai Ngudel, di Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dibuka dua tahun lalu. Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna pun kesengsem dengan keelokan pantai ini. Bahkan, bersama seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Camat se Kabupaten Malang, dia bermalam di pantai yang berada di bawah naungan Perhutani ini.

Menurut Kepala Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan, Darman, pembukaan Pantai Ngudel ini tak bisa lepas dari pembangunan JLS. “Saat masih menjadi Ketua Karang Taruna tahun 2003, kawasan ini masih berupa hutan belantara, dan pembangunan JLS (Jalur Lintas Selatan) belum dimulai. Jarak pantai dengan pusat Desa Sindurejo pun cukup jauh, sekitar 15 Km. Sehingga untuk membuka jalan menuju pantai ini tidak mungkin kalau hanya mengandalkan kekuatan masyarakat desa,” katanya.

Kebetulan, sekitar 2014, pemerintah membangun JLS. Lalu, saat Darman sudah terpilih menjadi Kepala Desa Sindurejo, dan pada 2013 – 2014 pembangunan JLS melintasi kawasan Pantai Ngudel, kesempatan ini pun dimanfaatkan.

“Tepat pada Juni 2014, pengembangan Pantai Ngudel pun dimulai. Kami memanfaatkan alat berat proyek JLS, sehingga kami tidak perlu bayar mahal. Kami hanya mengambil jam lembur dan hari libur untuk membuka akses jalan dari JLS ke Pantai Ngudel,” terangnya.

Selain meratakan jalan, limbah pengerukan JLS berupa batu putih, dimanfaatkan untuk pengerasan jalan sepanjang 2,5 Km dengan lebar 6 meter. “Jadi, kami tidak perlu beli batu. Cukup ganti solar dan bayar sopir. Dan, untuk pengerasan jalan, menghabiskan 1.800 truk batu putih. Coba bayangkan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan kalau dengan biaya sendiri,” jelasnya.

Hasilnya pun sudah dirasakan masyarakat. Menurut Darman, sedikitnya ada 20 warga Sindurejo yang sudah buka usaha di pantai ini. “Lahan ini memang milik Perhutani. Pantai ini dikelola LKDPH (Lembaga Kemitraan Desa Hutan) dengan sistem bagi hasil. Tapi saya tak peduli besar kecilnya bagi hasil. Yang penting rakyat Sindurejo dapat buka usaha di sini,” katanya.

Apa yang dikisahkan Darman ini adalah sebagian kecil saja dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya JLS di wilayah Kabupaten Malang. Masih banyak dampak ekonomi lainnya yang belum terungkap. Apalagi JLS yang dibangun baru sekitar 10 Km dari 129 Km yang direncanakan.

“Ya, dari 129 Km yang direncanakan, yang terealisasi baru sekitar 10 Km, mulai dari Pantai Sendangbiru hingga Pantai Balekambang. Pintu masuk JLS ada di Talok, Kecamatan Turen,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Romdhoni.

Dia menambahkan, pembangunan JLS ini akan terus dilanjutkan hingga tuntas. Sebagai tindaklanjut dari pembangunan JLS tersebut, Bina Marga juga akan membangun jalan sirip menuju kawasan wisata, seperti ke Pantai Ngudel.

Apa yang dikatakan Romdhoni senada dengan arahan Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna. “Jalan menuju lokasi pariwisata dihotmix agar wisatawan senang, dan dapat menambah pendapatan pemerintah desa. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah, pariwisata ini dapat bersinergi dengan potensi pariwisata lain di Malang Raya,” harapnya.
Ya, apa yang dikatakan Purnomo Anwar tahun 2012 lalu, sekarang benar-benar terbukti, bahwa JLS benar-benar punya efek ekonomi yang dahsyat. Karena itu, ketika pembangunan JLS sempat terhenti, DPRD Kabupaten Malang pun mendesak Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur untuk secepatnya menuntaskannya.
“Sebab, keberadaan jalan yang membentang mulai Banyuwangi hingga Pacitan ini sangat strategis untuk mengungkit perekonomian di Jawa Timur selatan, khususnya Kabupaten Malang. Bahkan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi tingkat kemiskinan,” kata Purnomo Anwar.
Menurutnya, “Dari sisi pariwisata, JLS bisa membuka akses pariwisata Jawa Timur bagian selatan. Turis asing dari Bali yang mau ke Yogja misalnya, bisa menempuh jalur darat lewat selatan. Di sana mereka bisa singgah ke Watu Ulo (Jember), Balekambang, Sendangbiru, Ngliyep dan sebagainya.”
Di sisi lain, keberadaan JLS memang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama mayarakat Malang selatan, karena bisa membuka akses perekonomian dan meningkatkan income perkapita penduduk. “Banyak keuntungan yang didapat jika JLS benar-benar terwujud, terutama dari sisi ekonomi,” jelasnya.
Pembangunan JLS, khususnya di Kabupaten Malang, adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses transportasi untuk menjangkau sentra pelayanan, baik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.
Pelaksanaan pembangunan jalan yang direncanakan sepanjang 93,50 km dengan 36 jembatan penghubung ini, telah dimulai sejak 2002. Namun pencanangannya dilaksanakan pada 14 Pebruari 2004 di Blitar oleh Presiden RI yang kala itu dijabat Megawati.*