Tembus Top 40, Contra War Outstanding
3 min read
MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, kembali meraih prestasi luar biasa, menyusul terpilihnya program Contra War (Contraceptive For Women At Risk) masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018.
PENGHARGAAN dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo tersebut diserahkan Wakil Presiden, Dr. H.M. Jusuf Kalla kepada Wakil Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM, saat Pembukaan International Public Service Forum di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (07/11/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi dan mengakui, telah banyak upaya atau inovasi yang tercipta sebagai kemajuan dan perubahan di dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskannya, pemerintah, pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Dengan demikian, suatu negara atau bangsa untuk bisa maju butuh langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah. Harus ada perubahan dan inovasi dalam melayani masyarakat.
Ia berpesan, birokrasi selalu mengutamakan dan mendahulukan prosedur, baru kemudian hasil untuk lahirkan birokrasi entrepreneur.
Birokrasi pemerintahan yang punya jiwa dan semangat kewirausahaan dengan karakter berorientasi pada kebutuhan masyarakat (customer oriented), efisien, inovatif, responsive dan kompetitif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

‘’Maka lahirlah banyak inovasi yang tujuannya melayani masyarakat lebih cepat dan mudah. Karena, dalam era saat ini, pelayanan harus lebih cepat lagi dan lebih berdaya guna dengan baik, serta berhasil. Pagi ini, upaya-upaya ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi yang lainnya,” pesan Jusuf Kalla.
Melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 636/2018, Kementerian PANRB menetapkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Top 40 Inovasi Pelayanan Publik ini merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. Penilaian kompetisi dilakukan secara independen oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen yang berasal dari para akademisi, praktisi, dan pakar pelayanan publik yang kompeten dan memiliki reputasi baik.
“Kita telah menetapkan 40 terbaik untuk Inovasi Pelayanan Publik 2018. Saya mengapresiasi instansi pemerintah yang lolos sampai tahap ini. Bagi pemerintah daerah yang inovasinya terpilih sebagai Top 40 akan mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 terdiri dari lima inovasi kementerian, dua inovasi Kepolisian Negara RI, delapan inovasi pemerintah provinsi, 15 inovasi kabupaten, dan 10 inovasi dari pemerintah kota,” jelas Menteri PANRB, Syafruddin di Jakarta.
Kemenpar-RB menilai penerapan Contra War mampu menghindarkan kematian sia-sia kepada ibu melahirkan. Tercatat, lebih dari 70% kematian ibu akibat karena tidak tahunya penyakit yang dideritanya sebelum hamil sehingga mempengaruhi terhadap bayi yang dikandungnya. Dengan Contra War ini mampu pastikan kondisi ibu hamil stabil hingga selamat saat melahirkan. Bahkan, ketika SDG’s tingkat nasional angka kematian per 100 ribu, Kabupaten Malang sudah di bawah 50.
‘’Inovasi Contra War tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan mitranya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mempunyai Sutra Emas yang juga diinisiasi dr. Hadi Puspita sebagai inisiator Contra War. Kita bersyukur Sutra Emas ini juga sudah diimplementasi Kementerian Kesehatan sehingga kalau daerah lain ingin menerapkan bisa dikolaborasikan dengan Contra War. Saya berharap, seluruh OPD di Kabupaten Malang berlomba inovasi. Penghargaan ini merupakan penghargaan inovasi terbaik dalam hal melayani masyarakat.,” terang Sanusi sembari berharap Contra War bisa tembus Top 20.
Penganugerahan Top 40 digelar dalam rangkaian The International Public Service Forum 2018 bertemakan Expanding and Improving Service Delivery Through Collaborative Action, Indonesia Melayani.
Sebelumnya, Kemenpan-RB mengirim tim independen ke Malang untuk cek langsung dengan berkunjung ke wilayah Kabupaten Malang, Agustus lalu. Kala itu, Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna yang didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, dan dr. Hadi Puspita selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menerima tim ini di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang. (iko)