Staf Khusus BPIP : Pancasila, Pondasi Untuk Merawat Kemajemukan

JAKARTA, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Antonious Benny Susetyo, kembali mengingatkan, Pancasila merupakan benteng tangguh terakhir penjaga NKRI dari intoleransi dan radikalisme.

HAL INI ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan “Merajut Sinergitas Komponen Bangsa Guna Menangkal Polariasi Bangsa” yang diselenggarakan TNI AD di  Aula AH Nasution, Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (07/09/2022).

Hadir juga sebagai narasumber, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dr. Dudung Abdurachman, SE, MM, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, KH. Ahmad Muwafiq, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, ST, M.Sc, DESD, ASEAN Eng.

“Pancasila merupakan benteng tangguh terakhir penjaga NKRI dari intoleransi dan radikalisme. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah eksistensi Pancasila itu hilang dalam peradaban dan pendidikan. Kita mengalami krisis selama 20 tahun ini karena anak tidak mengenal Pancasila,” kata Benny Susetyo.

Melihat kondisi semacam ini, akhirnya pemerintah menjadikan Pancasila sebagai  pelajaran  wajib di sekolah. “Karena Pancasila sebagai ideologi sudah terbukti memberikan jalan keluar dari krisis global. Pancasila itu sudah hidup dalam rahim pertiwi,” ungkap Benny.

Benny menjelaskan, cara mengembalikan Pancasila dalam generasi sekarang dan milenial, bisa diwujudukan dengan pendidikan dan edukasi penggunaan gadget. Gadget harus dikendalikan, karena itu bisa memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

“Kita berharap perjumpaan kita dalam Pancasila di era digital lewat konten media bisa membantu meningkatkan spirit Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Spirit Pancasila didapat dari keteladanan tokoh agama. Tokoh agama memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan republik dengan memberikan pendidikan agama yang benar. Siapa yang mencitai agama, tidak akan suka memprovokasi dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Doktor komunikasi politik ini menambahkan, negara Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari bermacam-macam perbedaan. Karena itu diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan nasional.

”Ir. Soekarno pernah menegaskan, Negara Republik bukan milik suatu golongan, agama,  dan suku tertentu, tapi milik bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dengan berbagai masalah kemanusiaan di era digital, di antaranya, munculnya eksklusivitas dalam beragama, maka saat ini kita harus bertindak bagaimana caranya mengembalikan Pancasila itu sebagai role model kehidupan Indonesia,” jelas Benny.

Benny menjelaskan, Pancasila  bisa menjadi ideologis hidup. Dengan mendirikan kampung Pancasila, maka role model Pancasila sudah diterapkan. Sebagai umat beragama, kalau seseorang mencintai manusia, maka dia akan mencintai keadilan. Pancasila harus menjadi working ideology.

Tujuannya,  terwujudnya masyarakat sejahtera lewat kebijakan. Karena itu  setiap elit politik pemerintahan daerah harus memiliki kebijakan memihak yang lemah. “Contohnya, Pak Jokowi melakukan pemerataan pembangunan di pelosok Indonesia. Sedangkan living ideology yaitu  Pancasila dihayati dalam keseharian,” jelas  Benny.

Saat membuka  acara, Kepala Staf Angkatan Darat,  Jenderal Dr. Dudung Abdurachman, SE, MM, menjelaskan, sebelum Indonesia merdeka telah ada beberapa kerajaan-kerajaan terkenal yang belum berhasil menyatukan Indonesia.

”Sebelum kemerdekaan, di zaman dahulu tumbuh subur perbudakan dan penindasan. Di zaman perang kedaerahan, tidak pernah ada perjuangan yang berhasil, karena belum ada alat pemersatu bangsa. Setelah itu mulai muncul Budi Utomo pada 1908 sampai 1945. Dalam rentang waktu itu, kita hanya butuh 37 tahun untuk merdeka,  karena bangsa telah mengenal semangat  persatuan dan kesatuan,” terang Dudung.

Sedangkan Menteri Agama, Yaqut Choulil Qoumas, menyatakan, saat ini banyak populis agama yang memiliki semangat keagamaan tinggi tapi tidak mau mendalami nilai agama. Hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan bahaya.

“Masih banyak orang yang tidak bisa terima dengan Pancasila dan tidak terima dengan kenyataan bahwa di negeri ini terdiri dari banyak golongan, suku, bangsa. Umat hanya mengikuti tokoh agama. Jika yang disampaikan benar maka akan timbul kebenaran. Namun sebaliknya, jika yang disampaikan salah, akan menimbulkan kesalahan. Saat ini banyak dakwah agitasi yang mengajari agama tertentu untuk melakukan tindakan bermuatan politik. Pemerintah jadi sasaran dalam dakwah agitasi ini, ” tutur Yaqut. (mat)