Sidak Angkutan Natal dan Tahun Baru, Anggota Komisi V DPR RI Dikeluhi Tarif KA
2 min readSURABAYA,TABLOIDJAWATIMUR. COM – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, Selasa (18/12/2018) siang melakukan sidak dan pengecekan, terhadap sejumlah fasilitas di Stasiun Pasar Turi Surabaya, menjelang Natal 2018 dan Tahun baru 2019.
TIDAK HANYA memeriksa kelayakan dan kesiapan sarana serta prasarana, dalam sidak kali ini, Bambang Haryo juga menyempatkan dialog dengan para penumpang.
“Selamat siang Bu, bagaimana pelayanannya Bu, baik atau buruk,” tanya Bambang kepada salah satu penumpang tujuan Jakarta.
Kepada Bambang, ibu setengah baya itu mengaku pelayanan yang diberikan kepada penumpang baik. Hanya saja ia mengingkan adanya penurunan tiket yang dirasa masih mahal.
“Hanya permasalahan harga atau tarif yang dikeluhkan masyarakat. Tapi layanan sudah bagus, kenyamanan bagus, hanya tarif yang perlu menjadi perhatian. Nantinya, tripnya akan kita perbanyak, karena pendapatan itu perkalian antara trip dan tarif, sehingga tarif diturunkan sedikit namun tripnya dinaikan, maka pendapatan akan naik. Itu bisa menjadi solusi,” ungkap Bambang.
Terkait angkutan Natal dan Tahun baru (Nataru) yang dimulai pada 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019, Bambang berharap sarana dan prasara KA sudah siap. Terlebih intensitas perjalanan KA yang semakin tinggi sehingga gerbong maupun rel harus benar-benar siap.
“Peningkatan Nataru diharapkan 3,4 persen, apabila itu direalisasikan, harus benar-benar siap. Dan, adanya penambahan gerbong diharapkan mencukupi kebutuhan,” terang politisi dari Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Djainuri, Wakil Kepala Daop 8 Surabaya menambahkan, pihaknya sudah siap menghadapi angkutan Nataru, termasuk penambahan enam kereta api. “Ada 6 penambahan KA, untuk tiket juga sudah hampir habis. Bahkan KA tertentu sampai 100 persen,” jelas Djainuri.
Djainuri juga menjamin KA yang dioperasionalkan dapat dikatakan layak jalan, terlebih pengecekan berkala juga telah dilakukan. Tidak hanya dari PT KAI, namun juga dari Kementerian Perhubungan. “Masalah kelayakan, kita tetap berupaya menerjunkan KA yang benar-benar layak. Semua KA dikeluarkan dan semua KA harus siap,” pungkas Djaninuri. (ang)
