PU Fraksi DPRD Sama Dengan Program Pemkot Malang
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Sejumlah pandangan umum dan usulan Fraksi di DPRD Kota Malang, sebagian besar sudah masuk dalam program prioritas pemerintah Kota Malang. Untuk itu, diharapkan pembagunan di Kota Malang, akan lebih sesuai dengan yang keinginan masyarakat lewat perwakilannya di dewan.
HAL ITU sebagaimana disampaikan PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan usai mengikuti Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin 28 Oktober 2024.
“Hari ini, kami mendengarkan pandangan umum fraksi. Ada 6 fraksi yang menyampaikan pandangannya. Dan sebagian besar sudah masuk dan sama dengan 11 program prioritas kami. Melalui belanja masalah yang sudah kami lakukan sebelumnya,” terang PJ Walikota Malang, Iwan Kurniawan, Senin 28 Oktober 2024.
Sejumlah usulan dan pandangan umum anggota dewan itu, lanjut Iwan, adalah mulai dari peningkatan ekonomi, ketenagakerjaan, keterbukaan serta sektor lainya, termasuk parkir. Hal itu menurutnya, menambah sejumlah catatan yang menjadi prioritas dan perhatiannya.
Tidak ketinggalan, sejumlah pertanyaan pertanyaan, dan beberapa usulan yang sudah sejalan, akan segera ditindaklanjuti. Sehingga, ke depan, Kota Malang, akan lebih baik. Mengingat, sejumlah keinginan masyarakat lewat DPRD, sudah sama dengan progam pemerintah Kota Malang.
“Ya, nanti secara lebih lengkap dan detail, akan kami jawab saat paripurna selanjutnya. Termasuk terkait PAD yang turun, kemudian dinaikan lagi. Diharapkan, pembagunan Kota Malang, ke depan lebih baik,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratananggani Sirraduhita berharap, ke depan SILPA anggaran tidak terlalu besar. Ia berharap, dalam kontek belanja’ pegawai, agar Pemkot Malang bisa lebih detail lagi.
“Beberapa tahun lalu, SILPA cukup besar. Karena itu, untuk ke depan agar lebih detail lagi. Termasuk pemetaan di dalam belanja pegawai. Karena, tidak semudah itu, untuk dipindahkan,’ katanya.
Karenanya, menurutnya, jangan sampai ada anggaran yang berkumpul di satu titik. Namun, tidak bisa dipindahkan lagi. Sehingga, harusnya bisa lebih untuk kebermanfaatan masyarakat luas lagi. (aji)
