Produksi Padi Kota Malang Hanya 15.000 Ton, Kebutuhan 65.000 Ton
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Luas lahan pertanian di Kota Malang, Jawa Timur, sangat sedikit. Yang bisa ditanami padi luasnya hanya sekitar 803 ha dengan total produksi sekitar 15.000 ton lebih setahun. Sementara kebutuhan Kota Malang sekitar 65.000 ton.
MELIHAT kondisi semacam ini, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pemkot Malang, Slamet Husnan, harus menggandeng Bulog untuk memenuhi kebutuhan beras. Selain itu, kerjasama antar daerah, terutama kabupaten yang berada di sekitar Kota Malang.
Menurut Slamet Husnan, tuntutan menghadirkan teknologi pertanian untuk mengolah lahan, sangat diperlukan. “Karena mengolah lahan serta hasil pertanian dibutuhkan teknologi pertanian. Termasuk pengelolaan pasca panen agar hasil dari usaha tani, peternakan perikanan itu memberi nilai tambah dan nilai manfaat yang lebih panjang,” terangnya, Senin (06/03/2023).
Menurutnya, lahan pertanian di Kota Malang saat ini yang bisa ditanami padi seluas 803 ha. Setiap tahun bisa menghasilkan sekitar 15.000 ton lebih. “Sementara kebutuhan Kota Malang sekitar 65.000 ton. Karena itu harus menggandeng Bulog, kerjasama antar daerah, terutama kabupaten di sekitaran Kota Malang,” ujarnya.
Untuk meningkatkan produktivitas padi, dinas juga memberikan fasilitas mulai dari hand traktor, cultivator, dan pupuk bersubsidi. Sarpras lainnya berupa jaring untuk melindungi bulir padi agar tidak dikonsumsi burung, racun tikus, pestisida, benih padi, benih jagung, dan sebagainya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, H. Sutiaji, menyaksikan Gelar Teknologi Pertanian dan Pameran Hasil Pertanian, diikuti 15 stand dari lima kecamatan, Senin (06/03/2023) di Block Office Balaikota Malang.
Sutiaji menyebut, pembangunan harus berbasis kepada empat hal, berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dengan ketersediaan pangan, serta bagaimana investasi bisa masuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kaitannya yang ketiga-tiganya, kemiskinan, stunting, pangan, itu adalah dari ketersediaan pangan. Karena itu, pemerintah daerah meliputi DPRD, TNI/Polri, Kejaksaan, berkepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan,” terangnya. (aji/mat)
