PN Surabaya Raih Penghargaan Institusi Wilayah Bebas Korupsi

SURABAYA, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur,  menerima penghargaan institusi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB beberapa waktu lalu. Penghargaan ini buah dari perjuangan yang telah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

PRESTASI ini tidak lepas dari peran Sujatmiko, SH,  Ketua PN lama. Sejak bertugas di tahun 2016, Sujatmiko mulai berinovasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Belum usai perjuangannya, Sujatmiko dipromosikan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. Namun sebelum meninggalkan PN Surabaya, Sujatmiko berhasil menyabet ISO 9001 tahun 2015 yang diterima pada 2016.

PN Surabaya juga mendapat sertifikasi dari Badan Peradilan Umum MA RI dengan nilai A Excelent pada tahun 2017. Estafet kepemimpinan pun beralih. Kini Nur Syam, SH,  menjabat sebagai Kepala PN melanjutkan komitmen pejabat sebelumnya.

Inovasi yang tengah dijalankan yaitu E-Court yang kini menjadi pion atau role model bagi seluruh PN di Indonesia. Artinya, penghargaan yang baru diterima PN Surabaya setingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dikatakan Humas PN, Martin Ginting, indikasi PN Surabaya terbilang terbesar berdasarkan jumlah perkara yang disidangkan setiap tahunnya.

“Ada 9.000 perkara yang ditangani per tahunnya. Di ibukota pun belum bisa mencapai angka itu. Kemungkinan hanya 6.000 perkara saja,” jelas Ginting, Kamis, (12/12/2019).

Atas pencapaian ini, masih kata Ginting, merupakan awal dari langkah menuju peradilan modern. Hal ini tak lain hanya untuk melayani masyarakat, khususnya di Surabaya dan Jawa Timur.  “Sesuai dengan azas dalam peradilan adalah peradilan cepat dan murah. Seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dan melayani peradilan melalui aplikasi,” tambah Ginting.

Kendati demikian, pihaknya terus berjuang untuk mendapatkan predikat lebih tinggi lagi. Karena PN Surabaya menjadi PN Mandatori atau yang ditunjuk untuk diuji dinilai dalam hal Zona Integritas. Zona Integritas yang dicanangkan oleh Menpan RB akan dinilai kembali, untuk menuju Wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM). “Setelah masuk kategori WBK, ada tingkatan yang harus kita capai,  yaitu WBBM dalam hal pelayanan masyarakat. Ini gratenya akan lebih tinggi lagi,” lanjutnya.

“Semua apa yang kami persembahkan ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat,  khususnya di Surabaya,” terangnya. (ang/mat)