25 Mei 2024

`

Pilkada Sumbawa Barat, Nur-Ramdhan Serahkan 12 Ribu Lebih Foto Kopi KTP

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nur-Ramdhan menyerahkan dokumen fisik dukungan calon perseorangan ke kantor KPU setempat, Minggu (12/05/2024) malam, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

 

Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nur-Ramdhan menyerahkan dokumen fisik dukungan calon perseorangan ke kantor KPU setempat, Minggu (12/05/2024) malam, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

 

DALAM penyerahan dokumen fisik itu, pasangan ulama – advokad ini menyerahkan 12.429 foto copy KTP dukungan dari calon pemilih. Jumlah tersebut sudah melebihi dari jumlah yang ditentukan, 10.238 lembar.

Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nur-Ramdhan menyerahkan dokumen fisik dukungan calon perseorangan ke kantor KPU setempat, Minggu (12/05/2024) malam, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Bakal Calon Wakil Bupati Sumbawa Barat, Sumardhan (Ramdhan) menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara KPU, karena telah menjalankan tahapan sesuai prosedur. “Terima kasih kepada KPU karena telah melakukan tahapan sebagaimana ketentuan. Sudah menginformasikan dengan baik terkait tahapan pilkada,” katanya, Senin (13/05/2024) malam.

Bakal Calon Wakil Bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumardhan.

Sumardhan menjelaskan, sebagaimana ketentuan, pihaknya juga mengajak sejumlah pendukungnya saat penyerahan. Namun tetap dibatasi. Selain dari KPU, hadir juga dari Bawaslu. Sementara dirinya, diperbolehkan masuk menyerahkan dokumen bersama 5 pendukungnya. “Kami memang tidak membawa massa dengan jumlah banyak. Karena memang belum waktunya,” lanjut advokad senior di Kota Malang, Jawa Timur, ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah penyerahan berkas dokumen, tahapan selanjutnya, dokumen akan diverifikasi oleh KPU. Untuk itu, Nur-Ramdhan beharap masyarakat, pendukung calon lain, atau pejabat Negara, agar tidak mempengaruhi, menghalang- halangi atau menekan pemberi KTP agar ingkar atas apa yang sudah diserahkan.

“Apabila hal ini terjadi, maka Tim Nur-Ramdhan akan bersikap tegas. Bahkan akan memproses secara hukum, sesuai ketentuan pasal 180 UU No 10 th 2016,” pungkas Sumardhan.  (aji/mat)