Musrenbang 2019, Penurunan Angka Kemiskinan Prioritas Utama

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang tahun 2019, Plt. Bupati Malang, HM. Sanusi menyampaikan program pembangunan untuk pengentasan angka kemiskinan menjadi prioritas utama.

DALAM sambutannya, Sanusi mengatakan melalui Musrenbang Kabupaten 2019, program pembangunan yang bisa mempercepat angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Malang bisa terealisasikan. Untuk itu menurutnya program insfrastruktur harus bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang.

“Untuk itu kita mengusulkan kepada Bapenas (Badan Pembangunan Nasional) agar pembangunan Tol Mapan (Malang Pandaan) bisa diteruskan sampai ke JLS (Jalur Lintas Selatan),”ungkapnya, Rabu (20/03/2019).

Sanusi pun meminta, agar insfrastruktur jalan, khususnya yang ada di daerah Selatan agar diperhatikan dan diperbaiki. “Apalagi saat ini pusat pemerintahan mau dipindahkan ke Kepanjen, sebagai ibu kota Kabupaten, maka jalan-jalan yang ada harus baik,” terang Plt. Bupati Malang.

Sementara itu, menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Malang, Ir. Tomie Herawanto,MP, menyatakan bahwa Musrenbang Kabupaten Malang 2019, adalah tindak lanjut Pra Musrenbang Kabupaten yang diadakan 6 Maret silam. “Tanggal 6 kemarin kita telah melakukan Pra Musrenbang Kab, dan menerima 780 usulan kegiatan pembangunan, namun tidak semuanya kita terima, ada 4 % usulan yang karena berbagai pertimbangan tidak bisa kita lanjutkan,”jelas Tomie.

“Dalam Musrenbang Kabupaten Malang kali ini, kita lebih memantapkan mana-mana indikator kerja yang masih perlu dimaksimalkan, salah satunya adalah upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan,” imbuhnya.

Selain fokus pada pelaksanaan program pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan juga menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Kabupaten Malang. “Kita juga akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti dibidang kesehatan dan pendidikan,”jelas Kepala Bappeda Kabupaten Malang.

Berbeda dengan Musrebang sebelumnya, di tahun ketiga kepemimpinan Rendra-Sanusi, pola perencanaan dan anggaran sudah melalui pola elektronik. “Pada tahap ini kita sudah mensinergikan E Planing dan E Budgeting, jika kemarin berdiri sendiri, sekarang kita terapkan sebagai satu kesatuan, dengan begini Musrenbang Kab kali ini lebih transparan bisa diketahui masyarakat juga. Sehinga akan ada pemahaman bersama bahwa Musrenbang adalah satu-satunya wadah untuk melakukan perencanaan, bukan hanya untuk mengugurkan kewajiban saja,”pungkas Tomie. (diy)