Menkumham: Imigrasi Harus Bebas Pungli

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly meminta nametag di bawah Kemenkumham menjadi wilayah bebas korupsi. Selain itu, dirinya menginginkan, birokrasi yang bersih jauh dari pungli.

HAL ITU ia katakan saat memberi pengarahan di Kantor Imigrasi Kelas I A Malang, Selasa (03/07/2018).

“Kita sudah mendeklarasikan zona integritas. Kita lakukan di Balai Sarbini. Satu komitmen berani, agar Kemenkumham melalui UPT nya bisa bebas korupsi dan tercipta birokrasi bersih,” tuturnya.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan dunia yang semakin maju dan bersaing, peranan birokrasi menjadi amat penting untuk percepatan ekonomi. Di dalamnya, ada dirjen yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Maka, budaya dan birokrasi lama harus ditinggalkan.

Yassona juga mengatakan, Pemerintah Pusat merespon kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, muncul gagasan untuk mereformasi dana pensiun.

Untuk itu, ia mendesak agar ASN di bawah Kemenkumhan bisa menjalankan kewajibannya seiring mulai direformasinya hak-hak pegawai.

“Ini berarti, sebagai ASN, juga dituntut prestasi yang diinginkan. Membuat level kwalitas diri,” lanjutnya.

Ia meminta, petugas Keimigrasian meninggalkan praktik-praktik pungli. Upaya itu sebetulnya sudah mulai dihapuskan dengan menghadirkan pelayanan berbasis IT.

Sementara itu, Kepala Imigrasi Kelas I A Malang Novianto Sulastono menegaskan, lembaga yang ia pimpin bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK).

“Kami menerapkan pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan peraturan. Sehinggga, masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan keimigrasian,” katanya. (ide)