23 Juni 2025

`

Masih Ada Orang Tua Tak Ijinkan Anaknya Divaksin

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Meski pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksin COVID-19 bagi anak-anak usia 6 – 11 tahun, nyatanya masih ada saja wali murid di Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang tak mengijinkan anaknya divaksin.  Padahal vaksin ini justru untuk menangkal penularan COVID-19.

 

Anggota Polwan dan petugas kesehatan memberi semangat kepada murid SD yang akan melakukan vaksin.

 

KEPALA Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang,  Rachmat Hardjono,  menuturkan, pelaksanaan vaksinasi terus berjalan sejak minggu lalu. “Yang menjadi tantangan bagi kami adalah memberikan sosialisasi kepada wali murid. Karena masih ada anak-anak yang belum disetujui mendapat vaksin dari orang tuanya,” katanya, Sabtu (25/12/2021) siang.

Anggota Polwan membantu murid SD yang akan melakukan vaksin.

Untuk meyakinkan para orang tua,  Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tidak henti-hentinya mensosialisasikan pentingnya vaksinasi terhadap anak-anak. Apalagi target vaksinasi untuk anak-anak harus tuntas dalam kurun waktu 3 bulan ke depan.

Rachmat Hardjono

Terpisah, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan, target vaksinasi anak-anak maksimal selesai dalam kurun waktu 3 bulan. Karena pelaksanaannya lebih cepat dari pada  masyarakat umum. “Selama tenaga kesehatannya siap dan tidak ada kendala yang urgent, saya yakin vaksinasi akan tuntas dalam waktu singkat,” ujarnya.

Politikus PDIP  ini menambahkan,  sejauh ini  tidak ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dari Dinas Pendidikan  maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. “Alhamdulillah tidak ada.  Kalau pun ada laporan KIPI pada orang dewasa maupun yang sepuh,  itu bukan karena vaksin, tapi karena yang bersangkutan memiliki problem kesehatan atau komorbid,” bebernya.

Disinggung jumlah vaksin, Didik mengatakan,   stok vaksin masih mencukupi hingga target yang ditentukan. Sebagai antisipasi, Dinas Kesehatan akan segera mengajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan. “Dinas Kesehatan terus mengajukan agar tidak sampai terjadi kekosongan,” pungkasnya. (div/mat)