Malang Beach Festival Untungkan Ribuan Orang
3 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Ribuan orang diuntungkan secara ekonomi dengan adanya Malang Beach Festival (MBF) yang dilakanakan Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur peringatan hari jadi Kabupaten Malang ke-1258 tahun. Yang diuntungkan tidak hanya pelaku wisata, tapi juga pedagang kaki lima (PKL). Namun sektor pariwisata belum bisa dijadikan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah).
“RIBUAN orang diuntungkan secara ekonomi dengan adanya pelaksanaan Malang Beach Festival. Yang diuntungkan tidak hanya pelaku-pelaku usaha wisata, tapi juga kalangan kaki lima. Lihat nanti, pada pawai budaya tanggal 29 September, ribuan orang pedagang kaki lima dari pelosok Kabupaten Malang akan berjualan di sepanjang JLS,” kata Bupati Malang Dr. H. Rendra Kresna, Rabu (18/09/2018).
Meski begitu, Bupati Malang mengakui, untuk Kabupaten Malang, sektor pariwisata belum bisa dijadikan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Kita belum pada track untuk menjadikan pariwisata sebagai penyumbang PAD. Justru kita akan menggerakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) agar menyumbang untuk berdirinya destinasi wisata,”jelasnya.
Jika memang sektor pariwisata sudah seatle atau siap, menurut Rendra Kresna, maka secara otomatis PAD akan datang dengan sendirinya lewat penerimaan dari retribusi maupun pajak hiburan, hotel, dan restauran.
Melihat geliat yang nampak, Ketua Partai Nasdem Jawa Timur ini mentargetkan, 3 tahun lagi, sektor pariwisata baru bisa menjadi penyumbang PAD. “Melihat geliat yang ada, tahun 2021, kita harapkan sektor pariwisata sudah bisa menjadi penyumbang PAD,” katanya.
Berbeda dengan Bupati Malang, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Joko Eko Sujarwanto dan Achmad Andi, mengkritisi pelaksanaan Malang Beach Festival. “Memang, jika melihat dari sektor penerimaan pajak, utamanya hotel, restauran, dan pajak hiburan, memang ada kenaikan penerimaan. Namun itu sebanding tidak dengan biaya promosi pariwisata sebesar Rp 22 miliar yang dikeluarkan,” kata Joko.
Namun politisi Partai Gerindra ini mengakui jika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang bukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil PAD. “Mereka kan hanya melakukan promosi untuk mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Malang,” kata Joko yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Malang ini.
Sementara itu Achmad Andi, anggota Komisi III DPRD juga menanyakan dengan biaya promosi sebesar Rp 22 miliar setahun, apakah benar sudah bisa mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang. “Selama ini kita di DPRD tidak pernah tahu dan dilapori berapa persisnya jumlah peningkatan kedatangan wisatawan. Apakah benar dengan biaya promosi yang besar mampu menarik kunjungan wisatawan,” tanya Andi secara retoris.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, belum lama ini menjelaskan, peran dinas yang dipimpinnya memang bertugas mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Malang, baik promosi di dalam maupun di luar negeri.
Hasilnya pun sudah bisa dirasakan. Menurutnya, perkembangan destiniasi wisata di Kabupaten Malang cukup pesat. Jika lima tahun lalu hanya ada 60 destinasi, sekarang bertambah menjadi 169 destinasi dengan jumlah kunjungan 6,5 juta wisatawan setahun. “Kalau 6,5 juta kunjungan wisatawan itu dikalikan Rp 10.000 per orang, berarti ada Rp 65 miliar uang yang berputar di Kabupaten Malang untuk 169 destinasi itu,” katanya.
Ini belum dari kuliner, PHRI, handycraf dan sebagainya. “Jadi, sangat luar biasa kontribusi pariwisata terhadap pengembangan perekonomian di Kabupaten Malang. Sekarang, penekannya, bagaimana kita meningkatkan SDM (sumber daya manusia), mengemas event, promosi, mengemas tenaga kerja untuk mengembangkan wisata yang didukung semua OPD (organisasi perangkat daerah) dan sebagainya agar pariwisata di Kabupaten Malang semakin maju. Sebab, perhatian Bupati Malang terhadap pengembangan pariwisata sangat besar,” katanya. (diy)
