Lebih Baik Dana Subsidi BBM Untuk Kesehatan, Pendidikan, Dan Transportasi Publik

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan negara telah mencapai Rp 698 miliar. Sayang, 70 % penikmatnya pemilik mobil pribadi, terutama pemilik mobil mewah, seperti Alphart maupun Pajero. Lebih baik dana subsidi tersebut dialihkan ke bidang kesehatan, pendidikan, atau transportasi publik, sehingga masyarakat umum dapat menikmati.

*Para narasumber dan peserta saat Pipamas Energy Talk di UM, Jawa Timur, Kamis (16/03/2023) siang.*

HAL INI disampaikan Direktur Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Dr. Nandang Mufti, SSi, MT, saat menjadi narasumber pada Pipamas Energy Talk bersama Taufiq Kurniawan (Section Head Communication & Relation Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus), serta Dr. Imron Mawardi, S.P, M.Si (pakar ekonomi Universitas Airlangga) di kampus UM, Kamis (16/03/2023) siang dengan tema ‘Untung Rugi BBM Disubsidi.

Nandang Mufti menilai, upaya pencegahan subsidi agar tidak salah sasaran sudah dilakukan. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi My Pertamina guna meminimalisir kecurangan tersebut. Namun cara ini kurang efektif. “Menurut saya, kendaraan bermotor masih tepat untuk disubsidi, karena rata-rata pemilik motor adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi. Namun perlu kriteria kendaraan yang mendapat fasilitas subsidi tersebut,” ujarnya.

*Perwakilan UM dan Pipamas saling bertukar cindera mata saat Pipamas Energy Talk di UM, Jawa Timur, Kamis (16/03/2023) siang.*

Terkait revisi aturan subsidi BBM, menurut Nandang, dari sisi distribusi, harus jelas dan transparan, karena kebanyakan pemilik kendaraan berada di Jakarta. Pasalnya, Presiden Jokowi pernah menyebutkan kerugian negara mencapai Rp 100 triliun per tahun karena kemacetan di ibukota, sehingga subsisdi terbuang sia-sia. Sedangkan daerah lain harus antri untuk mendapatkan BBM. “Lebih baik Jakarta dan daerah kota besar lainnya disubsidi menggunakan APBD setempat saja,” cetusnya.

Dia menambahkan, subsidi BBM sangat sensitif, terutama dari sisi politik. Maka perlu pemahaman ke masyarakat, khususnya akademisi. Pipamas sendiri telah menyelenggarakan sosialisasi di beberapa kota, seperti Surabaya, Yogja, dan di Malang UM ditunjuk sebagai penyelenggara.

Dalam kesempatan ini, Wakil Rektor III UM, Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag, menjelaskan, tema yang diangkat pada talkshow ini adalah masalah krusial yang harus dipahami seluruh mahasiswa UM. “Program pemerintah dalam menangani pengguna BBM yang membludak dengan beralih bahan bakar selain fosil, menjadi perhatian. Ini perlu dipahami kita semua,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan berbagai perspektif terkait subsidi BBM di Indonesia, baik dari perspektif PT. Pertamina, akademisi universitas, dan pakar ekonomi. “Mudah-mudahan kebijakan pemerintah terkait subsidi dapat disalurkan dengan tepat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia,” tandasnya. (div/mat)