25 Februari 2024

`

KPRI Kabupaten Malang Alami Kredit Macet

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Koperasi sempat digadang-gadang menjadi soko guru perekonomian masyarakat Indonesia, namun ternyata belum semua ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemkab Malang menjadi anggota KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kabupaten Malang, hal ini dikeluhkan oleh Ketua KPRI Kabupaten Malang Abdul Rahman Firdaus, Senin (27/8/2018).

 

 

Kantor KPRI Kab Malang yang terletak di areal Perkantoran Pemkab Malang.

KEPADA awak media Firdaus menyatakan bahwa anggota KPRI Kabupaten Malang saat ini hanya 1.700 orang. “Memang belum semua ASN masuk menjadi anggota KPRI Kabupaten Malang, hal ini memang perlu disayangkan, padahal justeru para pekerja honorer atau kontrak yang berminat menjadi anggota KPRI,” keluhnya.

Padahal menurut dia, jumlah ASN yang ada di jajaran Pemkab Malang tidak kurang dari 17 ribu orang. “Memang tiap-tiap OPD ada yang mendirikan koperasi sendiri, namun kalau dibandingkan pengelolaan dan sistem admnistrasi, saya rasa kami jauh lebih baik manajerialnya,” papar Abdul Rahman Firdaus.

Masalah yang mendera KPRI Kabupaten Malang tidak hanya berkutat pada keanggotaan belaka. Adanya kredit macet di kalangan anggota juga menjadi permasalahan tersendiri. ” Memang saat ini ada kredit macet sekitar Rp 300 juta, jika dilihat dari nominal memang belum seberapa besar, tapi hal ini tetap mengganggu kelancaran usaha KPRI,” ungkap Ketua KPRI Kabupaten Malang.

Dengan adanya kredit macet di KPRI Kabupaten Malang maka sirkulasi perputaran uang secara otomatis juga terganggu, dimana seharusnya dana yang berputar bisa dipinjam secara bergantian oleh anggota yang lain, namun karena banyaknya kredit macet, anggota lain yang hendak mengajukan pinjaman tidak bisa langsung terealisasi.

“Selama ini kami mengunakan dana taktis yang memang sudah kami persiapkan untuk operasional, namun hal ini kan memperkecil modal usaha kami,” papar Firdaus.

Padahal tidak hanya melayani simpan pinjam, KPRI Kabupaten Malang juga mempunyai badan usaha lain, dengan adanya macetnya kredit, otomatis mempengaruhi kondisi badan usaha lainnya. “Dampak lainnya kan mempengaruhi kegiatan sosial kami, padahal kami tiap rutin melakukan pemberian bantuan biaya pendidikan. Dan ada agenda rutin studi banding tiap tahunnya yang semua dananya diambil dari KPRI Kabupaten Malang,” tandas Abdul Rahman Firdaus. (diy)