KPP Pratama Kepanjen Realisasi 70 Persen Pajak

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Memasuki penghujung tahun 2018, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen berhasil merealisasikan 70,04 % dari target yang ditetapkan, hal itu diungkapkan Budi Harjanto, selaku Kepala KPP Pratama Kepanjen, Senin (3/11/2018).

MENURUT alumni Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN), sampai 3 Desember 2018, total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kepanjen mencapai Rp 660.335.000.000. “Jika dipresentasi itu sebesar 70,04 % dari rencana penerimaan untuk tahun 2018 sebesar Rp 944 Milyar,” ungkap Kepala KPP Pratama Kepanjen.

Angka penerimaan tersebut sudah melampaui angka penerimaan tahun 2017 yang sebesar Rp 614 M. “Untuk tahun 2018 target penerimaan memang lebih tinggi, sehingga capaian belum bisa 100 %. Kalau untuk 2017 capaian penerimaan kita mencapai 115 %, karena memang targetnya tidak sebesar sekarang. Meski begitu kita berharap di bulan Desember ini kami berharap ada penerimaan lebih sehingga bisa mendongkrak penerimaan, setidaknya sampai 80 %,” tegas Budi.

Dengan realisasi penerimaan pajak yang sudah mencapai 70 % lebih menempatkan KPP Pratama Kepanjen dalam urutan lima besar penerimaan pajak terbesar di Kantor Wilayah Pajak Jatim III. “Saya kira ini prestasi yang cukup bagus, daro 15 KPP di Kanwil Jatim III, kita masih lima besar,” ungkapnya.

Menurut Budi, sektor industri pengolahan menyumbang 62,44 % dari penerimaan pajak, disusul sektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan kontribusi sebesar 10,11 % dan sekor administrasi pemerintahan memberikan 8,99 % bagi penerimaan pajak. “Sektor administrasi pemerintahan diharap akan ada kenaikan, karena biasanya akhir tahun baru dilakukan pembayaran. Secara umum sektor industri pengolahan adalah penyumbang penerimaan pajak terbesar, karena memang di wilayah KPP Pratama Kepanjen ada 40 perusahaan rokok,” jelas Kepala KPP Pratama Kepanjen.

Berdasarkan data KPP Pratama Kepanjen, pembayar pajak terbesar memang dari pabrik rokok. “PR. Gudang Baru adalah pembayar pajak terbesar, disusul PO. Bagong dari sektor jasa transportasi dan PT. Asal Jaya, Dampit, yang bergerak di sektor perdagangan sebagai nomor tiganya,” beber pria yang sudah enam tahun menjabat sebagai Kepala KPP Pratama Kepanjen.

Untuk Kabupaten Malang ada dua KPP Pratama, Kepanjen untuk Malang Selatan dan Singosari untuk Malang utara. “Dari 21 kecamatan yang ada di wilayah kita, tidak semuanya kan mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, hanya beberapa kecamatan seperti Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Turen, Wagir dan Sumberpucung yang bisa memberikan penerimaan pajak secara signifikan,”papar Budi.

Lebih jauh Budi menambahkan di wilayah KPP Pratama Kepanjen memang banyak terdapat industri dalam skala besar, sayangnya itu hanya merupakan cabang, sedangkan kantornya ada di luar wilayah KPP Pratama Kepanjen. “Jika kantornya ada disini, kami berani ditarget dua kali lipat, bahkan 2 T saya berani, sayangnya disini lokus industri itu hanya cabang, sehinga penerimaan pajaknya bukan di KPP Pratama Kepanjen,”ungkapnya.

Sebagai penyumbang terbesar dalam APBN, Budi berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi untuk menunaikan kewajibannya. “Sekitar 75% APBN kita adalah dari pajak, yang akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Jika jaman dahulu pendahulu kita berjuang melawan penjajah secara perjuangan fisik, sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembungunan, yang dibiayai dari pajak yang kita bayarkan sebagai warga negara” pungkas pria asli Kecamatan Dau Kabupaten Malang. (diy)