KPK Geledah 5 Kantor OPD
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Untuk melengkapi berkas penyidikan terkait dugaan gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah 5 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (09/10/2018).


DALAM proses penyidikan kasus yang menjadikan Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna sebagai tersangka itu, ada 3 tim penyidik KPK yang melakukan pengeledahan. Tim pertama melakukan pengeledahan di area kantor Pemerintah Kabupaten Malang di Jalan KH.Agus Salim Kota Malang.

Di area Pendopo Kabupaten Malang ini, penyidik KPK, mulai pukul 12.00 WIB, mengeladah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kurang lebih tiga jam, pukul 15.15 WIB, penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Tak berhenti di DLH, pukul 17.00 WIB, para penyidik KPK bergeser kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. Selang satu jam kemudian, penyidik KPK keluar meninggalkan kantor BKD.

Usai mengantarkan para penyidik KPK meninggalkan kantornya, Kepala BKD Kabupaten Malang, Nurman Ramdhansyah memastikan, selama penggeledahan di kantornya, para penyidik KPK tidak mengambil dan membawa barang bukti apa pun untuk disita. “Saya tegaskan, para penyidik KPK tidak membawa atau menyita apa pun dari kantor saya. Mereka hanya memeriksa berkas-berkas kepegawaian. Sepanjang yang saya ketahui, itu, ” tegasnya, Selasa (09/10/2018).
Sementara di tempat lain, dua tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) yang juga di Kepanjen.
Lebih dari tiga jam penggeledahan dilakukan di dua kantor ini. Kepada awak media, Kepala Dinas Pendidikan, Moch Hidayat, mengaku, penyidik KPK telah menggeledah kantornya. “Hari ini dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, para penyidik KPK melakukan sejumlah penyelidikan. Ada empat berkas yang dibawa oleh penyidik KPK,” jelas Dayat.
Apakah berkas tersebut berkaitan dengan DAK 2011, Kepala Dinas Pendidikan membantahnya. “Tidak. Tidak terkait dengan itu,” jawab Hidayat.(diy)