Keluh Kesah Caleg: Terlalu Banyak TPS, Beban Makin Berat

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden secara bersamaan, membuat Pemilu 2019 dinilai tidak efektif dan merugikan banyak pihak. Apalagi banyak anggota KPPS yang meninggal dan sakit karena kelelahan menghitung suara.

KETUA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Drs. Didik Gatot Subroto pun meminta ada evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu ini.

“Ini kan bagian produk dari teman-teman DPR RI. Artinya, ada hal yang tidak dihitung atau dipertimbangkan, salah satunya musim. Yang kedua, kondisi geografis. Mestinya KPU bisa menyelenggarakan secara maksimal. Karena itu harus dievaluasi secara keseluruhan. Jika memang masih menggunakan Pemilu serentak seperti ini, maka interval waktunya harus diatur,” terang Didik, Rabu (24/04/2019).

Dia melanjutkan, dengan keterbatasan jumlah personil KPPS dan model penghitungan yang rumit, membuat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa berjalan cepat. Rata-rata para petugas KPPS bisa pulang ke rumah selepas dinihari. Pada akhirnya 119 petugas KPPS meninggal dunia dan 548 orang sakit karena kelelahan.

“Ini kan sangat melelahkan. Konsentrasi penuh ditambah tekanan dari luar, sehinga mereka  tegang dan  stres. Masih ditambah kondisi fisik yang lemah karena kecapekan, sehingga akhirnya banyak yang meninggal karena jantung,” ungkap politisi PDIP ini.

“Sistematika ini yang harus dievaluasi secara keseluruhan. Waktu pelaksanaannya maupun cara penghitungan pun harus dievaluasi,” imbuhnya.

Sebagai calon legislatif dalam Pemilu  2019, Didik merasa dirugikan dengan sistem yang ada. Menurutnya,  dengan pelaksanaan yang bersamaan, sebagai caleg, ada mandat dari partai agar mengkampanyekan calon presiden yang diusung. “Akibatnya,  masyarakat lebih fokus kepada Pilpres, meskipun teman-teman caleg sudah bekerja di bawah, tapi masyarakat abai pada pelaksanaan Pilegnya,” keluhnya.

Tidak hanya itu. Dengan banyaknya jumlah TPS, dan format kartu suara pileg, hal itu juga dianggap tidak menguntungkan. “Semakin banyak TPS, semakin banyak pula diperlukan saksi, otomatis ini menjadi beban bagi partai maupun caleg. Format kartu suara, lebih banyak mengarah pada logo KPU, sehingga ruang untuk penulisan nama caleg sempit. Saat dilakukan pencoblosan, lobangnya tidak pas, bisa ke atas atau ke bawah, sehingga sering dianggap suara tidak sah,” tambah Didik, caleg PDIP dari Dapil 6 (Lawang, Singosari, Pakis) ini.

Senada dengan Didik Gatot Subroto, anggota Fraksi Golkar, Dra.Hj.Cholis Bidajati,M.M juga mengeluhkan banyaknya TPS dan format kertas suara Pemilihan Umum Legislatif. “Banyak TPS otomatis banyak saksi, apalagi mereka bekerja sampai malam,  bahkan dini hari, tentu ini juga menjadi beban tambahan kami,” katanya.

Tidak ada foto para caleg di kertas suara juga disoal oleh mantan Kabag Humas Pemkab Malang ini. “Foto dalam kertas suara itu penting, karena untuk identifikasi atau pengenalan caleg kepada para pemilih. Di pileg sekarang, foto tidak ada lagi, hanya nama. Kita berharap untuk ke depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.  (diy)