Kabupaten Malang Genjot Kesejahteraan Masyarakat
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Memasuki usia Kabupaten Malang yang ke-1258, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bertekad untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut diungkapkan oleh Plt. Bupati Malang, Drs. HM. Sanusi, M.M, Selasa (27/11/2018).
SELEPAS mengikuti acara di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan KH. Agus Salim Kota Malang, Sanusi menyatakan bahwa program utama Pemkab Malang adalah peningkatan perekonomian rakyat. “Karena itu identik dengan kesejahteraan masyarakat, salah satu indikatornya tercukupi dalam bidang ekonomi,” tutur Plt. Bupati Malang.
Untuk mendongkrak perekonomian rakyat, maka sektor ekonomi berbasis pariwisata sudah mulai digulirkan. “Kita lihat di Pujon Kidul, dengan pariwisata yang memberdayakan masyarakat, multiple players effect bisa terjadi, ke depan per kecamatan harus punya paling tidak satu destinasi wisata,” terang Sanusi.
Tidak hanya bertumpu pada perkonomian berbasis pariwisata, sektor pertanian dan pertanian pun tidak luput dari perhatian Pemkab Malang. “Kita juga pacu sektor lain seperti pertanian dan perikanan, bagaimana bahan mentah bisa kita tingkatkan nilainya menjadi bahan olahan, seperti ketela kita olah menjadi keripik, sehingga nilai jual lebih tinggi dan bisa memberdayakan masyarakat lokal,”beber pria asli Gondanglegi.
Lebih lanjut, menurut Sanusi, untuk mendongkrak geliat perdagangan lokal, Pemkab Malang akan terus melakukan perbaikan pasar tradisional. “Tahun depan paling tidak separuh dari pasar tradisional yang ada akan kita renovasi, dengan catatan dananya cukup, kalau tidak akan kita lakukan skala prioritas, mana yang kondisinya parah, kita renovasi lebih dahulu,”bebernya.
Selain itu menurut Plt. Bupati Malang, untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan juga merupakan dua hal yang menjadi sasaran dalam program kerja Pemkab Malang. “Untuk pendidikan, kita harus tingkatkan mutu dan kualitas lulusan siswa di Kabupaten Malang. Untuk itu setiap kecamatan akan dibentuk satu sekolah unggulan SD dan SMP sebagai pilot project, yang nilai kelulusan siswanya harus 9, sehinga sesuai dengan standar nasional,”ungkap Sanusi.
Dengan adanya sekolah unggulan yang menjadi pilot project atau percontohan, diharap bisa menular ke lembaga atau sekolah lain. Sehinga pada akhirnya nilai kelulusan siswa dengan standar nasional bisa tersebar di seluruh Kab Malang.
Di bidang kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan akan lebih dioptimalkan. “Semua masyarakat berhak untuk sehat dan berobat, untuk itu saya minta BPJS ubtuk masyarakat miskin di cover oleh APBD,”tegas Sanusi.
Demi menjamin kesehatan masyarakat pra sejahtera agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, Pemkab Malang mengelontorkan dana Rp 45 milyar untuk membayar premi BPJS masyarakat pra sejahtera yang sudah terdata. “Sekitar 350 ribu penduduk miskin yang dicover BPJS nya, dan tahun depan itu sudah bisa dinikmati,”pungkas Plt. Bupati Malang. (diy)
