MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Sejumlah civitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis.
PERNYATAAN sikap ini dibacakan Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya, Prof. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si, di depan gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Selasa (06/02/2024). “Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” katanya
Ia juga menyatakan, penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Di satu sisi, dinamika i politik menjelang pemilu 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka hari ini, Selasa (06/02/2024), merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan,” jelas Sukri.
Dia menambahkan, Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, civitas akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap, menghimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis,” terangnya.
Di satu sisi, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2024, Satria Naufal, turut menyatakan dukungan terhadap sikap tegas civitas akademika, terkhusus para Dewan Professor UB. “Ini rasanya dejavu, pernah terjadi 20 tahun lalu, rezim orde baru memobilisasi kepentingannya dengan jalur yang kerap disebut ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar) untuk menyapu bersih pemilu saat itu. Jangan sampai rezim hari ini memvalidasi sebagai neo orde baru yang memobilisasi kepentingannya dengan jalur baru, yakni ABI (Aparat, Birokrat, dan
Istana),” kata Satria.
Satria Naufal turut memberikan apresiasi dan respon memuaskan karena tuntutan dari hasil konsolidasi Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Brawijaya sepenuhnya dimasukan dalam draft petisi tersebut. Satria mengatakan, sejauh ini mahasiswa tidak lagi ragu atau malu-malu dan takut untuk menyatakan sikap yang tertuju pada Presiden Joko Widodo, karena punya political will untuk berpihak dalam Pemilu 2024. (div/mat)