Jangan Pandang Disabilitas Sebagai Subjek Pembangunan
3 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Wakil Bupati Malang, Jawa Timur, Didik Gatot Subroto, mengajak seluruh stakeholder agar tidak memandang disabilitas sebagai subjek pembangunan, namun sebagai bentuk kesetaraan. Butuh dukungan semua pemangku kepentingan untuk membantu kelompok ini.
HAL INI ia sampaikan saat peluncuran Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kabupaten Malang, rintisan dari Kecamatan Lawang serta penerapan dan pelatihan mouse difabel untuk disabilitas daksa berbasis human welfare, Kamis (23/12/2021) pagi di Pendopo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
Menurut wabup, Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember harus menjadi titik balik bagi dunia untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan perlindungan dan penegakan hak penyandang disabilitas pada berbagai sektor. Semua komponen dan level sektor masyarakat harus turut menjadi bagian dalam upaya perlindungan maupun pemenuhan hak disabilitas.
“Saya mengajak seluruh stakeholder agar tidak memandang disabilitas sebagai subjek pembangunan, namun harus secara objek sebagai bentuk kesetaraan. Dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, baik swasta, pemerintah pusat maupun daerah. Semua memiliki peran penting,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Malang juga menerima penghargaan Inclusive Awards dari Lingkar Sosial (Linksos) Kabupaten Malang. Inclusive Awards merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Lingkar Sosial Indonesia kepada orang yang memiliki integritas dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dilaksanakannya kegiatan ini, khususnya kepada Tim Peneliti Program Studi Teknik Informatika Universitas Ma Chung yang telah berhasil menciptakan prototype alat bantu disabilitas, yaitu Purwarupa Mouse Difabel dan Purwarupa Sarung Tangan Penerjemah Bahasa Isyarat untuk penyandang disabilitas daksa berbasis human welfare.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang juga memiliki program rehabilitasi penyandang disabilitas yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang disabilitas secara optimal dan membantu proses integrasi sosial penyandang disabilitas di masyarakat.
“Ini sangat luar biasa. Ini akan menjadi wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ma Chung terhadap teman- teman disabilitas. Harapannya, peralatan yang diberikan ini setidaknya memberikan ruang dan dukungan bagi disabilitas secara khusus tuna daksa,” ujarnya.
Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Malang telah memberikan ruang bagi para penyandang disabilitas untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan daerah. Pelibatan tersebut dilakukan melalui program penempatan tenaga kerja pada berbagai macam posisi jabatan di instansi Pemerintah Kabupaten Malang, lembaga pemerintahan swasta.
Wakil Bupati Malang mengharapkan, dengan dibangunnya Unit Layanan Disabilitas untuk disabilitas daksa berbasis human welfare ini mampu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas.
“Melalui forum sarasehan ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk bersama-sama memikirkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan terkait rintisan Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Malang. Mengingat, untuk menciptakan lingkungan inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas akan lebih mudah terwujud jika kita mampu membangun suatu sinergi yang harmoni,” ajaknya. (iko/mat)
