Hadiri Rakor SDM PKH, Ini Pesan Bupati Sanusi Kepada Pendamping
2 min readMALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dituntut pro aktif melakukan sosialisasi kebijakan dan proses bisnis, termasuk melakukan pemetaan dan memfasilitasi kelompok penerima manfaat (KPM) berdasarkan kedekatan geografis dan potensi sumber daya.
HAL INI disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2023 di Pendopo Kabupaten Malang, Jl. Panji , Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (31/05/2023) siang.
“Para pendamping sosial juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi terkait penggunaan dan pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta Buku Tabungan KPM PKH. Saya himbau kepada peserta rakor untuk memastikan para penerima bantuan sosial tersebut menerima, menyimpan, dan dapat melakukan transaksi sampai pada proses pencairan secara tunai,” pesannya.
Bupati menambahkan, para pendamping harus dapat memberikan pendampingan berupa mediasi maupun advokasi terhadap proses perubahan perilaku dan pola pikir yang mandiri dan produktif bagi KPM PKH. Karena, berkaca pada program penanganan kemiskinan di masa lalu, yang terpenting dalam PKH ini adalah bagaimana program tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat penerima manfaat agar menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan meningkat taraf hidupnya.
“Dalam jangka panjang, keberlangsungan PKH hendaknya dapat diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, PKH ini nantinya dapat membuka jalan bagi penerimanya untuk berinvestasi serta mengakumulasi peluang strategis agar mereka dapat keluar dari garis kemiskinan,” pesan Bupati Malang.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Rejeki, menjelaskan, Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini diikuti 276 peserta, terdiri dari 274 pendamping sosial dan 2 koordinator kabupaten.
“Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi pemerintah kabupaten terkait penyelenggaraan PKH, sekaligus menjadi ajang untuk membangun sinergitas antar instansi penyelenggara PKH, guna mencari pemecahan masalah dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi dalam penyelenggaraan PKH,” jelas Pantjaningsih Sri Rejeki.
Sebagaimana diketahui, pendamping sosial memegang peranan penting terhadap proses pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH). Di antaranya, menyusun rencana kerja PKH, melakukan sosialisasi kebijakan, serta memberikan pendampingan bisnis sepanjang berlangsungnya PKH, baik pada tataran kecamatan, desa/kelurahan, KPM PKH, juga masyarakat umum secara berkala. (bri/mat)
