GM FKPPI, Netral Dalam Sikapi Polemik Penegakan Etik di Parlemen
2 min readJAKARTA, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas dan menjalankan politik kebangsaan, bukan politik praktis.
MELALUI pers rilis yang diterima redaksi tabloidjawatimur.com, Senin (24/06/2024) siang, Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, MBA, mengingatkan, kepada seluruh jajaran pengurus dan kader untuk tidak terjebak dalam aktifitas partisan yang dapat merugikan marwah organisasi.
“Kita harus tetap fokus pada politik kebangsaan yang mengedepankan kepentingan NKRI dan menjaga agar tidak terseret dalam kebijakan partisan yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Dwi Rianta Soerbakti dalam pernyataannya, Senin (24/06/2024) siang.
Hal ini ditegaskan Dwi menyikapi polemik penegakan etik di Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). “GM FKPPI menganggap perlu menetralisir sikap dan kebijakan yang berkembang. Sebab, jika tidak diberikan tanggapan, khawatir terbangun persepsi yang dapat mengganggu stabilitas organisasi juga negara, terutama terkait dengan polemik yang saat ini terjadi di MKD,” katanya.
Dwi Rianta Soerbakti menekankan pentingnya berhati-hati dalam menanggapi isu-isu penting, terutama yang terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sedang menjadi fokus perhatian parlemen. “GM FKPPI berkomitmen untuk menjaga netralitas dan selalu mengedepankan politik kebangsaan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.
Dijelaskan Dwi, sebagai bagian dari Keluarga Besar TNI/Polri, GM FKPPI menegaskan, peran politik yang mereka jalankan adalah politik negara yang mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “GM FKPPI tegak lurus mengikuti jejak politik para pendiri dan pembina GM FKPPI, yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” paparnya.
GM FKPPI, lanjut pengusaha otobus ini, juga berkomitmen untuk menjadi pilar netralitas dalam mempertahankan, melestarikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bangsa dan negara, yaitu UUD 1945 dan Pancasila. “GM FKPPI terus berupaya untuk menjadi contoh dalam menjalankan politik yang berorientasi pada kepentingan negara, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selalu sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,”pungkasnya. (iko/mat)