DPR RI Dukung Pembangunan Pariwisata di Daerah

Pemerintahan Joko Widodo sangat serius menggalakan pembangunan pariwisata. Bahkan sektor pariwisata akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu pemerintah menyediakan anggaran cukup besar sektor ini, mencapai Rp 3,9 triliun. Pemerintah Daerah harus merespon cepat program ini.

Anggota Komisi X DPR RI, Kresna Dewanata Prosakh yang membidangi pariwisata, olah raga, pendidikan dan kesehatan ini menjelaskan, kawasan Bromo – Tengger – Semeru (BTS) sudah masuk destinasi wisata prioritas, sehingga saat ini Kabupaten Malang menjadi penyangga, bahkan suatu saat akan menjadi yang utama.
“Sayang kalau orang datang ke Malang hanya ke BTS, tapi tidak ke tempat-tempat lainnya. Padahal potensi wisata di Malang sangat besar. Makanya, dengan menerjemahkan program pemerintah pusat yang lagi fokus terhadap pariwisata, sebaiknya pemerintah daerah lebih serius lagi dalam pengelolaannya,” katanya.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, pariwisata hasilnya memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Butuh waktu lama. Ada tahapan-tahapan yang harus dicapai secara periodik. “Dengan target wisatawan mancanegara di tahun 2019 – 2020 sebanyak 20 juta –saat ini masih 9 – 11 juta– saya optimis, kalau anggarannya ditambah, target itu akan tercapai,” tegasnya.
Lalu, apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang? “Perlu ada tambahan anggaran untuk pariwisata, mengingat destinasi pariwisata di Kabupaten Malang sangat banyak, terutama pantai. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus dapat anggaran yang luar biasa. Di samping infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, tapi pariwisata perlu mendapat perlakuan khusus. Makanya, saya berharap kepada Bapak Bupati Malang menambah anggaran Dinas Pariwisata secara signifikan,” jawabnya.
Memang, untuk pembangunan pariwisata, harus terintegrasi dengan dinas lain. Contohnya, apa pun dinasnya, entah itu Bina Marga, Cipta Karya atau Pengairan, harus mendukung program pengembangan pariwisata, karena sudah menjadi program prioritas Bupati Malang. Seluruh SKPD wajib membantu pengembangan pariwisata agar lebih maju.
“Untuk pengelolaan yang lebih profesional, jangan terlalu anti dengan pengelolaan wisata yang terbuka. Artinya, banyak pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Malang. Pemkab Malang harus segera bertemu dengan Perhutani untuk duduk bersama, seperti apa pengelolaannya. Jangan sampai hanya karena masalah teritorial, pariwisata tidak bisa berkembang secara maksimal,” katanya.
Menurut Dewa, pemerintah pusat sudah memberikan signal bahwa pengelolaan pariwisata harus dilakukan secara terintegrasi oleh semua pemangku kepentingan. “Ini harus bisa diterjemahkan oleh teman-teman di daerah, baik pemda, pelaku wisata, pengelola wisata, perhutani dan sebagainya. Pariwisata harus dikelola dengan baik, karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” tegasnya.*