Dinas Pendidikan Dukung Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyambut baik Sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Polres Malang, dan Polres Batu, sejak awal 2022 lalu.

MENURUT Kepala Dinas Pendidikan, Rachmat Hardijono, tujuan sosialisasi ini baik, karena untuk mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) yang menjurus terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (sekolah).

Selain itu, kegiatan yang berjalan di 28 Korwil Pendidikan se Kabupaten Malang  ini juga sejalan dengan program pemerintah, yakni percepatan implementasi penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Untuk Kabupaten Malang, regulasi pendidikan anti korupsi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Jenjang Pendidikan Dasar,  Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Keseteraan,” jelas Rachmat Hardijono.

Dia menambahkan, untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi, Dinas Pendidikan melakukan lewat insersi  dalam mata pelajaran yang relevan, eksktrakurikuler, dan kegiatan pendidikan lain.

Seperti diketahui, Inspektorat Daerah Kabupaten Malang  bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Polres Malang, dan Polres Batu, sejak awal 2022 lalu, melakukan sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  dan Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan.

Inspektur Kabupaten Malang, Dr. Tridiyah Maistuti, SH, MSi, menjelaskan, sosialisasi ini berawal dari banyaknya keluhan masyarakat terkait adanya pungutan di lingkungan sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (SDN/SMPN).

Selanjutnya Tim Saber Pungli Kabupaten Malang —-khususnya Inspektorat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, dan Polres Malang— melakukan soisialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya SDN/SMPN, yang dikoordinir oleh Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan.

“Dalam sosialisasi ini, Inspektorat Kabupaten Malang, menggandeng Kejaksaan Negeri, Polres Malang, dan Polres Batu  sebagai narasumber, mengumpulkan para kepala sekolah, baik SDN maupun SMPN di masing-masing Korwil Dinas Pendidikan, lalu memberikan sosilisasi hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan pungutan,” jelas Tridiyah Maistuti, Kamis (22/10/2022) siang.

Hal ini seperti yang dilakukan di Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bululawang, Kamis (22/09/2022) siang. Pada kegiatan ini, tim gabungan melakukan Sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  dan Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan.

“Dalam sosialisasi ini, para kepala sekolah atau bendahara yang diundang dalam acara itu, sekaligus melakukan konsultasi. Misalnya, jika mereka melakukan suatu kegiatan, lalu memunguut uang dari siswa, apakah termasuk pungli atau tidak? Nah, dalam hal ini APH (Aparat Penegak Hukum) akan memberikan masukan,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang ini menjelaskan, biasanya antara komite sekolah, wali murid, dan pihak sekolah, ketika punya kegiatan namun dananya tidak tercukupi, akan melakukan pungutan kepada para murid. “Nah, apakah semacam ini termasuk pungli atau tidak? Pihak APH-lah (kejaksaan dan polres) yang memberikan penjelasan saat sosialisasi,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2022 ini,  karena  keterbatasan waktu, sosialisasi hanya bisa dilaksanakan di 28 kecamatan dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Sasarannya, para kepala sekolah SDN/SMPN, bendahara, ketua komite,  dan korwil. (bri/mat)