25 April 2024

`

Dilantik, Menteri ATR/BPN Langsung Tancap Gas

2 min read

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR.COM – Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi konflik agraria. Salah satunya dengan cara administratif, mengeluarkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum. Karena tujuan reforma agraria adalah meretribusi tanah dengan penguatan sertifikat ke seluruh plosok tanah air.

 

Warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyaksikan kehadiran rombongan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P, Minggu (19/06/2022) siang.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P, bersama Bupati Malang HM Sanusi (peci hitam) berkunjung ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (19/06/2022) siang.

HAL INI disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P,  di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, Minggu (19/06/2022) siang.

“Konflik agraria yang ada di Indonesia saat ini telah kita upayakan menyelesaikan secara administratif,  dengan cara mengeluarkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum. Reforma agraria dilaksanakan dengan meretribusikan tanah dengan penguatan sertifikat ke seluruh pelosok tanah air, dan masyarakat yang memiliki tanah yang bersertifikat mendapatkan haknya,” kata Menteri ATR/ BPN.

Wakil Bupati Malang Didik GS menyambut kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Mantan Panglima TNI yang baru saja diangkat sebagai Menteri ATR/BPN bersama Zulkifli Hasan yang diangkat sebagai Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo ini, mengatakan, kasus-kasus yang telah terjadi memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah  berupaya menyelesaikannya agar konflik  tidak berlarut. Khusus untuk sertifikat mandiri yang melibatkan aparat, harus diawasi,  dimulai dari pengukuran.

Warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyaksikan kehadiran rombongan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P, Minggu (19/06/2022) siang.

Soal perhutani sosial, menurut menteri, merupakan program yang bagus. Saat ini, yang  memiliki prestasi paling baik adalah wilayah Jawa Timur. “Kita harus turun di lapangan, karena sejatinya kita harus benar-benar melebur bersama masyarakat. Diharapkan seluruh jajaran di Jawa Timur juga  turun ke lapangan untuk mencegah pungli. Tugas kita masih banyak dan perlu  kerja keras,  karena kita harus mencarikan solusi dan memberikan sosialisasi,” jelasnya saat meninjau PTPN XII HGU No. 2 di Desa Tegalrejo,  Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi,  yang mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ BPN), Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P, bersama Wakil Bupati Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, SH, MH,menjelaskan,  kunjungan kerja di  Kabupaten Malang ini akan selalu mendapatkan dukungan. Diharapkan Kabupaten Malang semakin maju dan masyarakat semakin makmur,” harapnya. (bri/mat)