Bupati Malang Sesalkan GTT Mogok Mengajar

MALANG, TABLOIDJAWATIMUR. COM – Aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh Guru tidak tetap (GTT) di Kecamatan Dampit dan Sumbermanjing Wetan, disesalkan oleh Bupati Malang, DR. H. Rendra Kresna, Kamis (27/9/2018).

KEPADA awak media, seusai melantik sejumlah guru yang baru diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang, Bupati mempertanyakan motivasi para GTT menjadi pendidik. “Kalau mau menyampaikan aspirasinya dan lain sebagainya terkait dengan itu, harusnya tidak boleh dengan mogok mengajar. Itu yang akan jadi pertanyaan nanti, mereka itu niatannya mau mengabdi atau mencari pekerjaan,”tutur Bupati.

Menurut Rendra jika memang niatanya mencari pekerjaan, para GTT seharusnya tidak memilih menjadi tenaga pendidik atau pengajar, karena menjadi guru adalah pengabdian. “Kalau mencari pekerjaan, yah seharusnya jangan seperti itu, carilah pekerjaan, bisa mandiri, buka usaha atau yang lain,”ujar beliau.

Terkait belum diangkatnya para GTT menjadi ASN, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini menyatakan bahwa kesempatan para GTT untuk menjadi ASN belum tertutup sepenuhnya. “Ini kan masih proses, pemerintah kan mengatakan bukan tidak ada peluang, semua masih berproses,”jelas Rendra.

Dengan melakukan aksi mogok mengajar yang dilakukan para GTT, justeru dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi mereka. “Nanti orang bertanya, dulu menjadi GTT/PTT tujuanya mau mengabdi, mau memberikan apa yang dimiliki untuk bangsa dan negara, atau mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan tempatnya bukan disitu,”tegas Bupati.

Bahkan Bupati Malang, sudah bersiap memberikan sanksi bagi GTT yang nekat melakukan mogok kerja. “Sudah pasti, karena itu menyangkut kerja dan kinerja ada patokannya, tidak boleh mereka melanggarnya. Nanti akan saya panggil para Kepala Sekolahnya terkait aturan yang dilanggar,setiap sekolah kan mempunyai aturan sendiri,”tandas Rendra.

Adanya ketakutan sejumlah pihak yang menganggap dunia pendidikan akan lumpuh karena aksi para GTT yang tidak mau mengajar, dimana memang peran GTT dan PTT di lembaga sekolah sangat penting. Karena hampir di semua sekolah, khususnya SD, jumlah GTT lebih banyak dari Guru ASN. Menanggapi hal itu, Bupati Malang, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir, kegiatan belajar mengajar akan tetap berjalan, dan tidak ada sekolah yang akan diliburkan. “Saya akan panggil Kadindik untuk membahas hal ini, namun meskipun hanya ada satu Guru ASN, itu sudah bisa mengajar, bagaimana caranya? Yah anak didik dikasih tugas, mengerjakan soal-soal. Saya juga mantan guru lho,”ujar Bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia, Kabupaten Malang, Ari Susilo, membenarkan jika GTT di Kecamatan Dampit dan Sumawe saat ini melakukan aksi mogok mengajar. “Ada sekitar 170 GTT yang melakukan aksi di Dampit dan Sumawe, hal ini dilakukan sebagai wujud kekecewaan mereka,”kata Ari.

 “Terus terang kami sangat kecewa dengan Presiden yang tidak memikirkan  nasib kami, sementara program wajib belajar 9 tahun harus jalan terus. Seharusnya kebijakan itu berimbang, antara program dan nasib kami sama-sama sejalan,”pungkas Ari. (diy)